Berita

Ketua KADIN, Rosan P Roeslani/Net

Politik

KADIN: Omnibus Law Baik Untuk Hadapi Corona, Soal Demo Itu Wajar

SABTU, 14 MARET 2020 | 02:36 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Di tengah kekhawatiran perlambatan ekonomi akibat wabah virus corona baru atau Covid-19, pengesahan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja diharapkan bisa jadi solusi bagi investor untuk berinvestasi.

"Harapannya, omnibus law menjadi salah satu berita yang baik," kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Rosan P Roeslani dalam keterangannya, Jumat (13/3).

Sejauh ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini diprediksi oleh Moody’s Investors Service sebesar 4,8%. Hal ini didasarkan pada keberadaan virus corona yang berdampak pada perlambatan aktivitas ekonomi secara global.


Pun demikian dengan negara-negara G20, di mana prediksi pertumbuhan ekonominya masing-masing hanya 2,1%, turun 0,3% dari angka perkiraan sebelumnya.

Dalam laporan Moody's, risiko resesi global semakin meningkat. Semakin lama wabah corona terjadi, kegiatan ekonomi semakin terpengaruh, terganggunya permintaan dan mengarah ke resesi. Untuk itu, Rosan menilai omnibus law dapat menjadi solusi.

"Omnibus law ditunggu investor lokal dan asing di tengah ketidakpastian corona," sambung Rosan.

Disinggung mengenai penolakan berbagai pihak seperti buruh terhadap keberadaan omnibus law, Rosan menilai hal tersebut menjadi hak buruh menyampaikan pendapatnya.

Yang penting, kata Rosan, ada komunikasi yang bagus untuk mencari solusinya. Demonstrasi juga dinilai wajar menggelar aksi jika memang pemikirannya tidak sejalan.

"Menurut saya itu wajar," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya