Berita

Umat Muslim yang unjukrasa ke Kedubes India/RMOL

Politik

Jika Tuntutan Tak Dipenuhi, Umat Islam Indonesia Akan Tetap Kepung Dubes India

JUMAT, 13 MARET 2020 | 17:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Umat muslim di Indonesia marah dengan aksi diskriminatif umat Hindu India yang melakukan diskriminasi terhadapa umat muslim di India dan juga tempat ibadah mereka.

Dalam dua pekan berturut-turut setiap hari Jumat umat muslim Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kedutaan Besar India, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Pasalnya, tuntutan yang mereka layangkan kepada pemerintah India tidak digubris.

Adapun tuntutan umat muslim Indonesia antara lain, menuntut pemerintah India segera menghentikan berbagai tindakan persekusi terhadap umat muslim India dan menuntut pemerintah India mencabut UU Kewarganegaraan India yang melakukan tindakan diskriminatif terhadap muslim India.


Ustad Ady Mulyadi yang merupakan sekretaris jenderal GNPF Ulama mengatakan akan mengerahkan massa dengan jumlah lebih banyak jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi pemerintah India.

“Kami akan terus melakukan aksi unjuk rasa jika mereka tidak mengindahkan tuntutan kita,” tegas Ady di mobil komando, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (13/3).

Umat muslim Indonesia tak akan segan-segan akan melakukan aksi unjuk rasa yang lebih besar agar perdana menteri India Narendra Modi menghentikan persekusi terhadap muslim India.

“Kami akan datang kembali, kami akan tuntut pemerintah India sampai mereka melaksanaan tuntutan kami,” tandasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya