Berita

Ustaz Sobri Lubis/Net

Politik

Ketum FPI: Kami Mengutuk Pembantaian Umat Islam Yang Disponsori Narendra Modi

JUMAT, 13 MARET 2020 | 15:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ratusan demonstran membanjiri area depan Kantor Kedutaan Besar India di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (13/3). Mereka merupakan kelompok elemen dari Front Pembela Islam (FPI), GNPF Ulama, dan PA 212.

Mereka datang untuk mendesak Pemerintah India segera menghentikan kekejaman dan pelanggaran HAM berat yang dilakukan kelompok radikalis, ekstrimis, dan intoleran di India.

“Selain itu, Pemerintah Indonesia juga didesak mengambil langkah diplomatik dan politik dalam kapasitasnya sebagai bagian penting dari Gerakan Non Blok (GNB) dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) atas kekejaman di India,” terang Ketua Umum FPI Ustaz Sobri Lubis.


Sobri Lubis mengatakan bahwa selama beberapa pekan terakhir telah terjadi tindak kekerasan bahkan sudah mengarah ke pembantaian dan genosida terhadap warga muslim yang dilakukan oleh kelompok-kelompok agama yang radikalis, ekstrimis, dan intoleran di India.

Ironisnya, tindakan brutal dan kejam tersebut justru mendapat dukungan dari pemerintah yang berkuasa. Dari banyak video yang beredar, tampak aparat keamanan melakukan pembiaran, bahkan juga terlibat dalam aksi kekerasan dan pembantaian tersebut.

“Sehubungan dengan itu, kami mengutuk keras berbagai tindakan kekerasan dan pembantaian ummat Islam yang dilakukan oleh kelompok Hindu radilakalis, ekstrimis, dan radikalis India yang disponsori oleh rezim Narendra Modi,” sambungnya.

Sobri Lubis mendesak Pemerintah India segera menghentikan berbagai tindakan persekusi terhadap umat Islam India dan menangkap para pelaku persekusi.

“Termasuk di dalamnya pimpinan kelompok radikalis ekstrimis yang mensponsori berbagai tindak kekerasan,” tutupnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya