Berita

Komisi I DPR minta Kemlu maksimalkan KBRI/RMOL

Politik

Soal Wabah Corona, DPR Minta Kemlu Maksimalkan KBRI Lindungi WNI Di Luar Negeri

JUMAT, 13 MARET 2020 | 15:35 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi I DPR meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, selaku mitra kerjanya di DPR, untuk memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih berada di luar negeri. Terutama karena mereka saat ini juga tidak bisa pulang ke Indonesia sampai wabah corona di sini mereda.

Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, di sela-sela diskusi publik "Bersatu Melawan Corona" yang digelar DPP Partai Golkar di Litle League Caffe, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (13/3).

"Kita juga harusnya memberdayakan perwakilkan kita di luar negeri untuk melakukan pendeteksian masyarakat kita di luar negeri," kata Meutya Hafid.


Sebab, sambungnya, untuk saat ini WNI yang masih berada di luar negeri sebaiknya tidak dipulangkan, mengingat wabah virus corona masih melanda Indonesia. Karena itu, WNI yang masih berada di luar negeri tetap harus diberikan perlindungan.

"Jadi bagaimana memaksimalkan KBRI-KBRI untuk mengadvokasi WNI kalau ada yang suspect, disalurkan ke rumah sakit-rumah sakit. Jangan sampai ada kesulitan warga kita untuk mendapatkan akses," tuturnya.

Atas dasar itu, politikus Golkar ini mengimbau pemerintah tetap melakukan langkah antisipatif dengan memberikan edukasi dan informasi kepada warganya baik yang di dalam maupun luar negeri.

"Jadi kita maksimalkan di situ, dan harus maksimalkan sosialisasi," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya