Berita

Komisi I DPR minta Kemlu maksimalkan KBRI/RMOL

Politik

Soal Wabah Corona, DPR Minta Kemlu Maksimalkan KBRI Lindungi WNI Di Luar Negeri

JUMAT, 13 MARET 2020 | 15:35 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi I DPR meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, selaku mitra kerjanya di DPR, untuk memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih berada di luar negeri. Terutama karena mereka saat ini juga tidak bisa pulang ke Indonesia sampai wabah corona di sini mereda.

Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, di sela-sela diskusi publik "Bersatu Melawan Corona" yang digelar DPP Partai Golkar di Litle League Caffe, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (13/3).

"Kita juga harusnya memberdayakan perwakilkan kita di luar negeri untuk melakukan pendeteksian masyarakat kita di luar negeri," kata Meutya Hafid.


Sebab, sambungnya, untuk saat ini WNI yang masih berada di luar negeri sebaiknya tidak dipulangkan, mengingat wabah virus corona masih melanda Indonesia. Karena itu, WNI yang masih berada di luar negeri tetap harus diberikan perlindungan.

"Jadi bagaimana memaksimalkan KBRI-KBRI untuk mengadvokasi WNI kalau ada yang suspect, disalurkan ke rumah sakit-rumah sakit. Jangan sampai ada kesulitan warga kita untuk mendapatkan akses," tuturnya.

Atas dasar itu, politikus Golkar ini mengimbau pemerintah tetap melakukan langkah antisipatif dengan memberikan edukasi dan informasi kepada warganya baik yang di dalam maupun luar negeri.

"Jadi kita maksimalkan di situ, dan harus maksimalkan sosialisasi," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya