Berita

Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo/Net

Politik

Halau Pencuri Ikan, KKP Lengkapi Kapal Pengawas Dengan Senjata Khusus Yang Legal

JUMAT, 13 MARET 2020 | 14:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serius dalam menghalau kapal-kapal asing yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia.

Atas alasan itu, saat meninjau meninjau perlengkapan persenjataan dan bertahan di kantor PT Pindad, Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo berencana melengkapi kapal pengawas dengan senjata khusus, yaitu water cannon.

"Kita akan lengkapi dengan water cannon. Saya pikir ini efektif dan tidak melanggar ketentuan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat meninjau perlengkapan persenjataan dan bertahan di kantor PT Pindad, Jalan Gatot Subroto, Bandung, Kamis (12/3).


Rencananya, PT Pindad yang akan menyediakan perlengkapan bertahan untuk kapal-kapal milik Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) ini.

Selain water cannon untuk kapal pengawas, PT Pindad juga menawarkan alutsista lain untuk menjaga laut dari illegal fishing, yaitu tank boat.

Menurut perwakilan PT Pindad, tank tersebut berukuran 18 x 6 meter dengan kapasitas kru sebanyak 60 orang. Tank boat itu, bisa melaju dengan kecepatan 40 knot. Meski demikian, kendaraan tempur itu masih dalam tahap pengembangan.

Rencana tersebut tentu merupakan angin segar dalam rangka penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang saat ini sedang dilakukan oleh KKP sebagai upaya dalam memberantas illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

Kerja sama antara KKP dan PT  Pindad (Persero) ini sendiri telah terjalin cukup baik khususnya dalam pemenuhan senjata bagi Awak Kapal Pengawas Perikanan.

Kunjungan Menteri Edhy ke PT Pindad juga sekaligus melihat dan mencoba senjata taktis petugas PSDKP di lapangan. Dirinya pun sempat mencoba senjata laras panjang SS2-V4HB dan SS2-V2. Edhy menyatakan akan menambah senjata laras panjang untuk petugas SDKP di lapangan.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

UPDATE

Rumah Dinas Kajari Bekasi Disegel KPK, Dijaga Petugas

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:12

Purbaya Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas Apa?

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:10

Dualisme, PB IKA PMII Pimpinan Slamet Ariyadi Banding ke PTTUN

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:48

GREAT Institute: Perluasan Indeks Alfa Harus Jamin UMP 2026 Naik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:29

Megawati Pastikan Dapur Baguna PDIP Bukan Alat Kampanye Politik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:24

Relawan BNI Ikut Aksi BUMN Peduli Pulihkan Korban Terdampak Bencana Aceh

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:15

Kontroversi Bantuan Luar Negeri untuk Bencana Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:58

Uang Ratusan Juta Disita KPK saat OTT Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:52

Jarnas Prabowo-Gibran Dorong Gerakan Umat Bantu Korban Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:34

Gelora Siap Cetak Pengusaha Baru

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:33

Selengkapnya