Berita

(kiri ke kanan) SBY, Hinca Pandjaitan, Sohibul Iman, Mustafa Kamal/Net

Politik

Logika SBY, Presidential Threshold Harus 0 Persen Jika Pemilu Diserentakkan Lagi

JUMAT, 13 MARET 2020 | 09:54 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Presiden PKS: Logika SBY, Presidential Threshold Harus 0 Persen

RMOL. Ambang batas pencalonan presiden dan ambang batas parlemen menjadi hal krusial yang bahas partai-partai politik Indonesia saat ini. Sejumlah safari politik dilakukan untuk konsolidasi dan menyamakan perspektif mengenai ambang batas tersebut.

Tak terkecuali PKS. Presiden PKS Sohibul Iman beserta rombongan elite partai bertamu ke kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Kamis (12/3).


Dalam pertemuan itu, ambang batas menjadi topik pembicaraan kedua partai yang sama-sama di luar pemerintahan tersebut.

Sohibul Iman lantas mengurai bahwa SBY dalam pertemuan tersebut menginginkan agar presidential threshold ditetapkan sebesar 0 persen. Keinginan itu berlaku jika pilpres dan pileg kembali digelar secara serentak.

"Pak SBY secara pribadi menginginkan 0 persen. Ya beliau mengatakan, ini logika dasar, beliau sampaikan. Kalau Pemilu diserentakkan, kata beliau, itu logikanya harus nol," urai Sohibul kepada redaksi, Jumat (13/3).

PKS kurang setuju dengan pendapat itu. Sohibul mengatakan bahwa presidential threshold 0 persen akan memunculkan banyak partai, hanya untuk mencalonkan presiden.

Sehingga, menurut kajian PKS presidential threshold sebaiknya disamakan dengan parliamentary threshold yaitu di angka 4 sampai 5 persen.

“Kalau PKS mengusulkan, kajian kami sementara ini, kita menginginkan presidential threshold sama dengan parlemen threshold," tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Ramadhan Pohan, Pendukung Anies yang Kini Jabat Anggota Dewas LKBN ANTARA

Jumat, 09 Januari 2026 | 03:45

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

UPDATE

Kadisdik DKI Senang Lihat Kemping Pramuka di SDN 11 Kebon Jeruk

Sabtu, 10 Januari 2026 | 02:03

Roy Suryo Cs Pastikan Menolak Ikuti Jejak Eggi dan Damai

Sabtu, 10 Januari 2026 | 01:47

Polri Tetap di Bawah Presiden Sesuai Amanat Reformasi

Sabtu, 10 Januari 2026 | 01:14

Kesadaran Keselamatan Pengguna Jalan Tol Rendah

Sabtu, 10 Januari 2026 | 01:04

Eggi dan Damai Temui Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo Cs: Ada Pejuang Ada Pecundang!

Sabtu, 10 Januari 2026 | 00:34

Debat Gibran-Pandji, Siapa Pemenangnya?

Sabtu, 10 Januari 2026 | 00:19

Prabowo Didorong Turun Tangan terkait Kasus Ketua Koperasi Handep

Sabtu, 10 Januari 2026 | 00:04

Eggi dan Damai Mungkin Takut Dipenjara

Jumat, 09 Januari 2026 | 23:46

Relasi Buku Sejarah dan Medium Refleksi Kebangsaan

Jumat, 09 Januari 2026 | 23:42

Kadispora Bungkam soal Lahan Negara di Kramat Jati Disulap Jadi Perumahan

Jumat, 09 Januari 2026 | 23:07

Selengkapnya