Berita

(kiri ke kanan) SBY, Hinca Pandjaitan, Sohibul Iman, Mustafa Kamal/Net

Politik

Logika SBY, Presidential Threshold Harus 0 Persen Jika Pemilu Diserentakkan Lagi

JUMAT, 13 MARET 2020 | 09:54 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Presiden PKS: Logika SBY, Presidential Threshold Harus 0 Persen

RMOL. Ambang batas pencalonan presiden dan ambang batas parlemen menjadi hal krusial yang bahas partai-partai politik Indonesia saat ini. Sejumlah safari politik dilakukan untuk konsolidasi dan menyamakan perspektif mengenai ambang batas tersebut.

Tak terkecuali PKS. Presiden PKS Sohibul Iman beserta rombongan elite partai bertamu ke kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Kamis (12/3).


Dalam pertemuan itu, ambang batas menjadi topik pembicaraan kedua partai yang sama-sama di luar pemerintahan tersebut.

Sohibul Iman lantas mengurai bahwa SBY dalam pertemuan tersebut menginginkan agar presidential threshold ditetapkan sebesar 0 persen. Keinginan itu berlaku jika pilpres dan pileg kembali digelar secara serentak.

"Pak SBY secara pribadi menginginkan 0 persen. Ya beliau mengatakan, ini logika dasar, beliau sampaikan. Kalau Pemilu diserentakkan, kata beliau, itu logikanya harus nol," urai Sohibul kepada redaksi, Jumat (13/3).

PKS kurang setuju dengan pendapat itu. Sohibul mengatakan bahwa presidential threshold 0 persen akan memunculkan banyak partai, hanya untuk mencalonkan presiden.

Sehingga, menurut kajian PKS presidential threshold sebaiknya disamakan dengan parliamentary threshold yaitu di angka 4 sampai 5 persen.

“Kalau PKS mengusulkan, kajian kami sementara ini, kita menginginkan presidential threshold sama dengan parlemen threshold," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya