Berita

Karhutla/Net

Nusantara

Cegah Karhutla, Pemprov Sumsel Anggarkan Rp 37 Miliar

RABU, 11 MARET 2020 | 12:41 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru tampak serius dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di 9 titik rawan karhutla di wilayahnya.

Untuk mencegah karhutla berulang di wilayah tersebut, Pemprov Sumsel bahkan sudah menyiapkan bantuan dana mencapai Rp 37 miliar pada tahun anggaran tahun 2020.

Hal itu dikatakan Herman Deru saat membuka acara Sosialisasi Penegakan Hukun Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Direktorat Penegakan Hukum Pidana Mabes Polri, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (10/3).


Adapun sembilan daerah itu yakni Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir (OI), Musi Banyuasin (Muba), Banyuasin, Muaraenim, Musi Rawas, Musi Rawas Utara (Muratara), Pali dan Ogan Komering Ulu (OKU).

Menurut Herman, kebijakan menyiapkan anggaran itu hanya satu dari sekian banyak strategi yang sudah disiapkannya mengantisipasi karhutla di Sumatera Selatan.

Strategi lainnya itu yakni membangun komitmen bersama gubernur, bupati, walikota seluruh Sumsel untuk bersinergi dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla. Kemudian membentuk tim terpadu pencegahan dan pengendalian karhutla dengan SK Gubernur.

"Selanjutnya memberikan bantuan keuangan. Dan ini saya tantang kabupaten kota saya sediakan uang Rp 5 miliar. Tapi kegunaannya untuk apa saya tunggu. Ini saya gelontorkan untuk pencegahan karhutla," tegasnya.

Mekanismenya, sembilan kabupaten tersebut harus mengajukan dulu dan akan diverifikasi oleh tim khusus. Misalnya alat-alat apa saja yang akan mereka beli untuk pencegahan Karhutla atau kegiatan apa yang akan mereka gelar di wilayah masing-masing. Dari pengajuan itu akan diverifikasi lagi mana saja yang menjadi prioritas.

"Pagunya saya siapkan Rp 5 miliar," kata dia.

Agar karhutla tidak terjadi lagi tahun 2020 ini, sejumlah strategi lain juga dilakukan yakni dengan melaksanakan evaluasi ketaatan dan membangun komitmen tiap unit usaha sektor perkebunan. Serta menetapkan status siaga lebih awal sesuai perkembangan cuaca sesuai BMKG dengan pembentukan satgas.

"Ada juga pembuatan sodetan sungai di wilayah Ogan Ilir," tambahnya.

Lanjutnya, dia tidak happy dengan Karhutla yang terus terjadi. Untuk itu Ia ingin semua masyarakat mengetahii berbagai persoalan mendasar mengapa Karhutla terjadi berulang. Misalnya tentang adanya potensi lahan gambut  sangat besar mencapai 1,4 juta ha. Juga karena memang ada musim kemarau  ektrim yang cenderung panjang dan sangat kering.

Berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan menurutnya telah dilakukan sekuat tenaga dengan mengerahkan ribuan personel gabungan. Mereka itu terdiri dari pengerahan personel  BPBD sebanyak 102  orang, 1000 personel TNI, kemudian Polri 205, Pol PP 50, dan  personel tambahan 1.665.

"Kita juga kerahkan water bombing menggunakan 12 helikopter, 2 pesawat Cessna Caravan,  6 pesawat TMC dan 106.494.00 liter air," beber HD.

Terkait sosialisasi ini HD berharap dapat menambah pengetahuan masyarakat maupun koorporasi mengenai sanksi-sanksi bagi mereka yang melakukan kelalaian atau sengaja yang menyebabkan Karhutla juga soal konsekuensi hukumnya.

Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa kerugian yang diakibatkan Karhutla sepanjang tahun 2019 mencapai Rp 72,95 triliun. Bukan itu saja Karhutla juga bahkan diprediksi mengganggu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan persepsi global terhadap produk minyak sawit asal Indonesia.

Sehingga diperlukan upaya pencegahan yang sedemikian rupa.

"Untuk mengatasi permalsahan Karhutla ini kami divisi Kabareksrim Polri sudah  melakukan berbagai tindakan baik pada perorangan maupun koorporasi. Dan Pak Presiden pun serius dengan hal ini. Dengan mengumpulkan Gubernur dan BNPB di Sentul dan Istana Negara," jelasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

PKS Minta Pemerintah Fokus Reformasi Kebencanaan, Bukan Merger Besar-Besaran

Kamis, 10 September 2026 | 10:25

Minyak Dunia Kembali Membara, Rupiah Tertekan ke Rp17.528 per Dolar AS

Kamis, 10 September 2026 | 10:10

Prabowo Bicara Masa Depan RI: 2050 Jadi Kekuatan Besar Dunia

Kamis, 10 September 2026 | 10:06

Usai Tiga Hari Ambruk, Harga Emas Antam Kembali Naik

Kamis, 10 September 2026 | 09:57

KPK Bidik Pemilik PT CMC dan Cara Dapat Proyek di Bengkulu

Kamis, 10 September 2026 | 09:39

Banding Kasus Penyiraman Air Keras, Imparsial: Status Tak Boleh Beri Jalur Hukum Khusus

Kamis, 10 September 2026 | 09:38

IHSG Dibuka Hijau, Investor Cermati Sentimen Global

Kamis, 10 September 2026 | 09:31

Mentan Amran Berduka, Tiga Petugas Pertanian Tewas Ditembak di Jayawijaya

Kamis, 10 September 2026 | 09:18

Prabowo Tekankan Pentingnya Persatuan dan Kerukunan dalam Demokrasi

Kamis, 10 September 2026 | 09:11

Bupati Lahat: Indonesia Terus Dukung Kemerdekaan Palestina

Kamis, 10 September 2026 | 09:04

Selengkapnya