Presiden Nicolas Maduro/Net
Tujuh pria bertopeng yang menamakan dirinya Front Patriotik Venezuela (Venezuelan Patriotic Front) secara mengejutan mengklain bertanggung jawab atas terbakarnya 50 ribu mesin pemungutan suara dan 600 komputer yang terjadi pada Sabtu lalu.
Pengakuan itu disebarkan lewat unggahan video dalam akun Twitter, Minggu (8/3), di mana dalam video itu tujuh pria bertopeng tersebut menyatakan bahwa serangan itu adalah bagian dari 'Operasi Sodom', sebuah kisah alkitabiah mengenai 'penghakiman ilahi' di Sungai Jordan.
Mereka menuduh otoritas pemilu telah 'melanggar hak-hak rakyat melalui pemilihan yang curang'.
Mereka bahkan mengakui bertanggung jawab pula atas kebakaran bulan lalu di pusat telekomunikasi CANTV yang dikelola negara yang digunakan dalam pemilihan di Valencia, Negara Bagian Carabobo, melansir
venezuelanalysis, Senin (9/3).
Sementara asal-usul dan koneksi kelompok tetap tidak jelas, pesan videonya menjanjikan tindakan lebih lanjut terhadap para pendukung dan pemimpin pemerintah, yang didefinisikan sebagai "target militer," serta mengeluarkan peringatan tentang "apa yang mungkin terjadi" pada oposisi yang akan datang berbaris di Selasa.
Presiden Majelis Konstituante Nasional Diosdado Cabello mengutuk pembakaran itu sebagai serangan teroris. Sementara, sampai saat ini, para pemimpin oposisi belum memberikan komentarnya.
Dewan Pemilihan Nasional (CNE), menyatakan, kebakaran hebat pada hari Sabtu di fasilitas penyimpanan di distrik Filas de Mariche di pinggiran Caracas itu telah menghancurkan 49.408 mesin pemilihan elektronik, 582 komputer, 400 kartu suara elektronik, 49.232 mesin identifikasi sidik jari dan 22.434 inverter daya.
Hanya 562 mesin pemberi suara dan 724 mesin identifikasi sidik jari yang dapat diselamatkan. Semua mesin suara dan instrumen lainnya disimpan di gudang di bawah pengawasan militer dan sipil antara proses pemilihan.
Kebakaran itu tidak menimbulkan korban manusia, tetapi menghancurkan fasilitas seluas 1500 m2, menurut laporan dari 570 petugas pemadam kebakaran yang menangani kebakaran tersebut.
Ketua dewan pemilihan umum, Tibisay Lucena, mengatakan, "Jika ada sejumlah kecil (orang) yang berpikir akan mengakhiri proses pemilihan kami yang konstitusional, mereka salah," kata Lucena.
"Kami memiliki kapasitas, pengetahuan hukum, teknologi operasi dan logistik, pengalaman 17 tahun, dan talenta manusia [untuk] menjamin proses pemilihan di Venezuela seperti yang kami ketahui: cepat, transparan, dan dapat dipercaya," lanjutnya.
Pemilihan umum di negara Amerika Latin itu mendapat banyak kritikan sejak Presiden Nicolas Maduro terpilih kembali pada pemilihan presiden tahun 2018. Oposisi menilai Maduro mencurangi pemilihan tersebut. Hal itu memicu banyak pemerintahan di seluruh dunia tidak akui pemerintahannya.
Pada 2017, perusahaan yang memproduksi mesin pemungutan suara Smartmatic berhenti beroperasi. Setelah referendum pembentukan lembaga parlemen super yang dikenal Constituent Assembly. Perusahaan tersebut mengatakan hasil pemilihan 2018 menggelembungkan 1 juta suara yang mendukung pemerintah.
Tahun ini, Venezuela akan menggelar pemilihan parlemen yang saat ini dikuasai oleh oposisi. Lawan-lawan politik Maduro mengatakan Venezuela harusnya menggelar pemilihan presiden.
Mereka juga belum mengatakan akan berpartisipasi dalam pemilihan legislatif tahun ini atau tidak. Hingga saat ini dewan pemilihan umum Venezuela belum menentukan tanggal pemungutan suara pemilihan tersebut.
