PKS: Banyak Kebijakan Pemerintah Yang Harus Dipelototi, Termasuk Omnibus Law

Pemerintah pusat, baik presiden dan wakil presiden maupun kabinetnya harus tetap diawasi dalam menjalankan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Terlebih saat ini kelompok oposisi tergolong sedikit.

Oleh karenanya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai oposisi pemerintah memastikan akan mengawal, mengontrol, dan mengkritisi kebijakan pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Sebab menurut PKS, saat ini banyak kebijakan pemerintah yang perlu dipelototi, seperti halnya kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga penyelesaian kasus skandal Jiwasraya.

"Banyak kebijakan pemerintah yang perlu kita kawal bersama agar tidak menyengsarakan rakyat. Termasuk inisiatif pemerintah mengusulkan Omnibus law. Kalau tidak ada yang bersuara lantang, rakyat bisa dirugikan, bangsa dan negara bisa dirugikan," kata Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (9/3).

Untuk itu Anggota DPR Dapil Banten II ini meminta dukungan rakyat luas agar PKS makin kuat, besar, dan makin kokoh dalam melaksanakan fungsi checks and balances.

"Realitasnya PKS satu-satunya partai yang tegas dan memilih di luar pemerintahan. Bukan berarti kita memusuhi pemerintah, tapi kita sadar demokrasi butuh penyeimbang," sambungnya.

Hal itu juga ia sampaikan saat menghadiri sejumlah pertemuan dengan warga yang dikemas sebagai sosialisasi kinerja Partai dan Fraksi PKS di Serang dan Cilegon, Banten, Minggu (8/3). Sosialisasi ini sekaligus memperkuat barisan rakyat bersama PKS dalam mengawasi kinerja presiden dan pemerintahannya.

"Kami hadir di sini mengajak masyarakat untuk bergabung bersama PKS mengawasi pemerintah agar tetap istiqomah memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat," tandasnya.