Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengemukakan berbagai permasalahan di dalam pelaksanaan subsidi distribusi logistik ke daerah Indonesia timur. Hal ini menanggapi kritikan Presiden Joko Widodo sebelumnya pada saat Rapat Terbatas beberapa hari lalu.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Wisnu Handoko menyatakan selama 5 tahun dilaksanakannya program tersebut antara 2015--2019 pemerintah telah memberikan perhatian penuh kepada pengerahan kapal melayani trayek 80 persen ke arah Indonesia Timur.
Ia menyebut, masalah tol laut angkutan barang bukan sekedar memberikan subsidi pada pelayaran yang selama ini dilakukan oleh Kemenhub kemudian bisa serta merta menurunkan disparitas harga.
“Lebih dari itu, tol laut sebenarnya adalah model logistik nasional, kelancaran distribusi barang, konektivitas antar moda dan pengendalian harga barang," urainya dalam keterangan resmi, Minggu (8/3).
Kendala terbesar dalam pelaksanaan tol laut adalah menjaga frekuensi kapal secara rutin dan tepat waktu. Kapal cenderung terlambat ke arah Indonesia Timur karena harus menunggu konsolidasi muatan.
Kendala lainnya, yakni mengendalikan biaya logistik di luar biaya pelayaran atau pengangkutan yang disubsidi tol laut seperti Terminal Handling Charge, biaya tenaga kerja bongkar muat pelabuhan bongkar 3TP, biaya gudang, biaya konsolidasi muatan, biaya pengurusan dan biaya moda transportasi lain.
"Selain itu, kendala lainnya mengontrol harga jual oleh pedagang yang mendatangkan barang, toko penjual di daerah 3TP," jelasnya.
Dia juga mengakui terdapat keterbatasan moda angkutan lanjutan pula di daerah tujuan guna melayani angkutan barang sampai ke daerah yang jauh dari pelabuhan.
Terkait adanya indikasi monopoli tuturnya, pola tersebut sudah terjadi puluhan tahun sebelum program tol laut dilaksanakan.
"Beberapa daerah 3TP seperti Morotai, Dobo, Saumlaki hanya ada satu, dua atau tiga pedagang yg dominan mendatangkan barang dari Jawa melalui jasa pengurusan transportasi tertentu pula. Pola ini juga mereka lakukan di kapal tol laut," paparnya.
Sebagai ikhtiar menghilangkan monopoli tersebut, Kemenhub membentuk platform Logistic Communication System (LCS) yang dikembangkan Kemenhub bersama Telkom guna memberikan kesempatan kepada RumahKita yang dikelola BUMN/BUMD dan pedagang Gerai Maritim yang dibina oleh Kemendag untuk menciptakan kompetisi sehat.
"LCS ke depan akan terus dikembangkan mekanismenya untuk kemudahan mengirim kontainer, mengantisipasi monopoli yang dilakukan oleh pedagang atau Shipper tertentu, transparansi biaya pengiriman yang dilakukan oleh Perusahaan pelayaran dan Jasa Pengurusan Transportasi dan pengendalian harga jual dengan referensi biaya harga jual bapokting," katanya.
