Pengesahan Amandemen UU Kewarganegaraan India (CAB) pada Desember 2019 lalu telah menjadi polemik dan memicu kerusuhan antara pemeluk Hindu dan Islam di New Delhi, India.
Parlemen India menerbitkan UU yang akan memberikan kewarganegaraan India kepada para imigran dari tiga negara tetangga- Pakistan, Afghanistan, Bangladesh kecuali jika mereka adalah muslim.
Akibatnya, kerusuhan pun mencuat dengan aksi-aksi protes terhadap UU kewarganegaraan yang dijuluki UU 'anti-muslim', yang telah memicu protes nasional, khususnya kalangan muslim.
Menteri Agama, Fachrul Razi pun mengapresiasi kepedulian dan perhatian muslim Indonesia kepada umat Islam di India.
"Kekerasan oknum, apalagi dengan mengatasnamakan agama tidak bisa dibenarkan, kapan pun dan di manapun," tegasnya melalui keterangan tertulisnya pada, Minggu (8/03).
Dirinya menambahkan bahwa tidak ada ajaran agama manapun yang membenarkan tindakan kekerasan, apapun motifnya. Justru sebaliknya, memuliakan nilai kemanusiaan adalah esensi ajaran semua agama.
Aspirasi yang disuarakan muslim Indonesia terus dikomunikasikan pemerintah melalui jalur diplomasi. Komunikasi dengan pihak kedutaan India di Indonesia maupun dengan pemerintah di India terus dilakukan oleh Pemerintah dan juga Menlu RIÂ untuk mencari solusi terbaik atas kehidupan beragama di sana, tanpa mencampuri urusan dalam negeri India.
Sejalan dengan itu, Menag minta agar umat Islam Indonesia tidak terprovokasi melakukan tindakan anarki dalam beragam bentuknya, termasuk sweeping.
"Ingat, anarkisme bukanlah nilai-nilai Indonesia dan juga bukan nilai-nilai Islam. Demikian juga aksi sepihak dalam bentuk sweeping," jelasnya.
"Masyarakat Indonesia dikenal dunia sebagai umat yang toleran, rukun dan cinta damai. Mari kedepankan jalur hukum dan komunikasi diplomatik agar ini bisa diselesaikan dengan baik," pungkas Fachrul Razi.
