Berita

Sekum HMI MPO cabang Jakarta Muhammad Nur Ahmad/Istimewa

Politik

Dinilai Cacat Administratif, Status Affandi Ismail Sebagai Ketum HMI MPO Dipertanyakan

SABTU, 07 MARET 2020 | 23:58 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Kader HMI MPO mempertanyakan terpilihnya Affandi Ismail menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2020-2022.

Sekum HMI MPO cabang Jakarta, Muhammad Nur mengatakan, sosok Affandi tidak bisa diloloskan menjadi Ketua Umum lantaran sudah cacat administratif.

Menurut dia, Affandi bukan lagi kader aktif HMI MPO. Dia diketahui telah keluar dari pengurus dan memilih untuk menjadi alumni HMI pada 2017 silam. Hal ini tercantum di dalam surat keputusan Ketum PB HMI nomor 122/A/KPTS/02/1439 bertanggal 14 Februari 2017.


“Pada laporan pertanggungjawaban PB HMI periode 2015-2017 tercantum bahwa Affandi Ismail berhenti dan posisinya diganti oleh La Ode Muhammad Rauda, dan oleh karena itu Affandi Ismail memilih untuk menjadi alumni HMI,” kata Ahmad, Sabtu (7/3).

Ahmad menjelaskan, persoalan administrasi yang tidak dipenuhi oleh Affandi adalah statusnya yang belum lulus dalam Senior Course (SC).

“Saudara Affandi Ismail ini juga belum lulus senior course. Padahal untuk menjadi Ketum PB HMI syarat yang harus dipenuhi adalah harus sudah lulus dan melewati tahap pengkaderan di PB HMI," ujarnya.

Ahmad juga menyampaikan mengapa Affandi belum dinyatakan lulus dalam tahapan SC. Lantaran Affandi belum memenuhi syarat, yakni melampirkan sekurang-kurangnya 5 kali bukti ia menjadi Master of Training (MOT).

“Saudara Affandi ini dinyatakan lulus apabila dia magang 5 kali dan dilampirkan bukti dari MoT di mana tempat ia magang,” terangnya.

“Tapi sampai hari ini sesuai dengan hasil tabayyun kami dengan MoT SC Affandi Ismail yakni kanda Ridwansyah, yang saat ini beliau juga sebagai demisioner Sekum Badko Jabagbar 2018-2020, bahwa yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan kepada MoT dan melampirkan bukti kalau dia sudah melakukan proses magang di tempat basic traning mana aja,” imbuhnya.

Oleh karena itulah, sambung Ahmad, sampai saat ini Affandi tidak dinyatakan lulus dalam SC. Sertifikatnya pun masih ditahan oleh MOT sampai sekarang.

Atas dasar itu, kader pun mempertanyakan mengapa Affandi Ismail justru terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI MPO periode 2020-2022.

“Jangan sampai karena kepentingan politik lalu berbagai macam cara dihalalkan oleh yang besangkutan. Karena kita ketahui bersama bahwa apabila sudah menjadi alumi maka tidak akan bisa lagi menjadi pengurus besar,” tandasnya.

Oleh karena itu, tegas Ahmad, hasil pemilihan Ketum PB HMI yang digelar pada Jumat (6/3) dengan melolosokan Affandi Ismail jelas cacat. Dan terpilihnya Affandi Ismail sebagai ketum PB tidak sah secara konstitusi HMI, tidak sesuai dengan syarat formatur PB HMI.

"Namun jika hasil pemilihan tersebut masih dilanjutkan, maka kami menyatakan akan menggugatnya secara konstitusi organisasi. Kami akan menempuh jalur konstitusi, karena HMI bukan paguyuban,” tegasnya.

Untuk diketahui, dalam pemilihan Ketua Umum PB HMI MPO periode 2020-2022 dalam Kongres XXXII di Kendari, Sulawesi Tenggara, ada tiga sosok yang maju. Yaitu Abdul Rahim, Ahmad Latupono, dan Affandi Ismail.

Dari tiga nama itu, persaingan ketat terjadi antara Ahmad Latupono dengan perolehan 63 suara dan Affandi Ismail mendapat 66 suara.

"Affandi tidak sah, maka Ahmad Latupono nakhoda baru HMI MPO," pungkas Ahmad.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

TNI Terima Penyerahan 75 Senjata Peninggalan Konflik Sosial Maluku

Minggu, 04 Oktober 2026 | 03:17

MPSI Dorong Badan Khusus Tangani Pengungsi Internal Papua

Minggu, 04 Oktober 2026 | 02:50

KDMP: Dari Dukungan Negara Menuju Kemandirian Anggota

Minggu, 04 Oktober 2026 | 02:25

Gibran Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keabsahan Ijazah

Minggu, 04 Oktober 2026 | 01:50

Berpengalaman di Bidang Reserse, Irjen Dadang Didapuk jadi Kapolda Metro

Minggu, 04 Oktober 2026 | 01:20

Ketika Karbon Menjadi Komoditas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 00:43

Miliki Segudang Pengalaman, Tugas Berat Kini Menanti Herimen sebagai Kabaharkam

Minggu, 04 Oktober 2026 | 00:28

Laporan Keuangan Danantara Ditargetkan Rampung Oktober

Minggu, 04 Oktober 2026 | 00:04

Kapolri Baru Harus Usut Kasus Pembubaran Ibadah GKPI Mauk Sepatan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 23:33

Polisi Didesak Ungkap Kasus Pemecahan Kaca Mobil Jurnalis di Depok

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 23:13

Selengkapnya