Berita

Jurubicara penanganan virus corona, Achmad Yurianto/RMOL

Politik

TKA China Masuk Radar Karantina Gugus Tugas Protokol Penanganan Virus Corona

SABTU, 07 MARET 2020 | 19:12 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Gugus Tugas Protokol Penanganan virus corona baru (Covid-19) yang dibentuk pemerintah pusat, telah menjalankan sejumlah tugas. Salah satunya adalah melakukan karantina di sejumlah daerah, khususnya di wilayah industri yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Jurubicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Achmad Yurianto menjelaskan, sejumlah daerah yang masuk radar karantina gugus tugas protokol adalah Maluku Utara, Aceh dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Di Maluku Utara, kata Achmad Yurianto, terdapat perusahaan-perusahaan tambang yang mempekerjakan TKA.


"Dan itu berasal dari daerah yang kita yakini transmisi dari orang ke orang sangat dekat, dari China," ucap Achmad Yurianto dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Sabtu (7/3).

Kemudian, di wilayah Aceh terdapat pabrik Semen yang mempekerjakan TKA China. Kata Achmad Yurianto, ada 28 orang yang sudah di karantina. "Pada sekitar awal Februari sudah dilakukan karantina awal di wilayah itu, 14 hari. Dan sampai dengan 14 hari kemudian nanti mereka negatif baru bisa kerja lagi," jelasnya.

Adapun untuk wilayah NTB, terdapat sejumlah mahasiswa Indonesia yang berkuliah di China kembali ke rumahnya masing-masing. Namun, jumlah mahasiswa tersebut tidak disebutkan.

"Rekan mahasiswa kita yang kembali dari Tiongkok (China), yang kemudian kembali lagi ke tanah air dilakukan karantina wilayah," beber Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan ini.

Lebih lanjut, Achmad Yurianto mengatakan bahwa pelaksanaan karantina yang dilakukan di tiga daerah tersebut, termasuk wilayah lainnya di Indonesia, dilakukan bersama-sama pemerintah daerah dengan bekerjsama dengan perusahaan terkait.  

"Prosedurnya tetap, karantina ini dilakukan daerah dan kerjasama dengan perusahaannya. Yang standart dilakukan adalah memisahkan mereka dari kelompok lain untuk dilakukan observasi yang sarananya disiapkan oleh perusahaan," tutur Achmad Yurianto.

"Kemudian kegiatan pematauan kesehatan mereka dilakukan dinas kesehatan setempat," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya