Berita

Ketua Komisi VI DPR, Faisol Reza/Istimewa

Politik

Andai Jeli, Indonesia Bisa Perkuat Pasar Dalam Negeri Di Tengah 'Serangan' Virus Corona

JUMAT, 06 MARET 2020 | 22:49 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah harus jeli dalam mencermati dampak buruk wabah virus corona terhadap sektor ekspor-impor dalam negeri.

Alih-alih terlena dengan keterpurukan, pemerintah justru harus memanfaatkan kondisi ini untuk memperkuat pasar dalam negeri.

"Saya kira virus Coroina akan cukup lama mempengaruhi perekonomian nasional kita. Tapi kita memiliki peluang karena pasar dalam negeri jadi kosong," ujar Ketua Komisi VI DPR, Faisol Reza saat diskusi bertema 'Kesiapan Perdagangan Indonesia Menghadapi Wabah Virus Corona' di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Jumat (6/3).


Para pengusaha nasional harus bisa melihat kesempatan langka ini untuk bisa memegang pasar dalam negeri dengan lebih serius sehingga bisa mengurangi ketergantungan pada impor. Hal itu akan makin baik bila didukung langkah-langkah konkret yang dilakukan pemerintah, terutama untuk melakukan dukungan terhadap industri dalam negeri.

Sebab menurut Faisol Reza, hingga kini belum ada langkah-langkah yang cukup kongkret pemerintah untuk mengambil penindakan, khususnya terkait perdagangan di sektor impor maupun ekspor di tengah wabah Covid-19 ini.

"Kemarin Pak Jokowi menyebut bukan hanya suplai yang kena, demand dan produksi juga kena. Mungkin tekstil dalam beberapa bulan terakhir itu termasuk yang dikeluhkan," ujarnya politisi PKB ini.

Di bidang tekstil, jelasnya, setidaknya sembilan perusahaan gulung tikar di tahun 2019 karena masuknya tekstil China yang menguasai di atas 70 % di pasar dalam negeri. Hal ini akan makin buruk lantaran kasus Corona membuat bahan baku tekstil terancam.

Menurutnya, saat ini bisa jadi momentum karena dengan berkurangnya impor maka berkurang juga suplai dari impor. "Nah kesempatan industri dalam negeri untuk mengisi pasar yang kurang produk-produk impor," urainya.

Di tempat yang sama, Menteri Perdagangan (Mendag), Agus Suparmanto mengakui bahwa dalam beberapa waktu belakangan terjadi perlambatan ekonomi di sejumlah sektor usaha. Hal ini terutama akibat adanya pembatasan pergerakan barang dari China.

Oleh karenanya, Mendag menyarankan para pengusaha mencari alternatif negara lain selain China untuk memenuhi kebutuhan kerja sama perdagangan.

"Pengusaha disarankan cari alternatif negara lain karena kita tidak bisa instan (memulihkan dampak ekonomi)," ujar Agus Suparmanto.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Jawapos TV Tumbang, Televisi dan Radio Daerah Berguguran

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:24

UPDATE

Polda Metro Jaya Ajak Warga Manfaatkan Program Pemutihan Pajak hingga Akhir Agustus

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:11

IIW Indonesia 2026 Dorong Investasi dan Kolaborasi Industri Global

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:03

Indonesia dan Madagaskar Teken Dua Perjanjian Strategis

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:59

Sah! RUU P2SK Resmi Jadi UU, Purbaya Klaim Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:46

Pergantian Pimpinan BGN Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:44

ICW Khawatir Ada Intervensi di Kasus MBG, Desak Kejagung Buka Proses Penyidikan ke Publik

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:37

Prabowo Pernah Minta BPKP Tak Ragu Usut Orang Dekat Sebelum Dadan Ditangkap

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:25

KPK Segel Rumah Wamen Imipas Silmy Karim dan Sejumlah Lokasi Lain

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:09

Menlu Sugiono Tegaskan Indonesia Harus Gaul dengan Semua Negara

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:06

Rupiah-IHSG Ambruk, Pengamat: Pasar Lebih Percaya Data, Bukan Pidato Pemerintah

Kamis, 04 Juni 2026 | 10:51

Selengkapnya