Berita

Penyerahan Draft Omnibus Law pemerintah kepada DPR RI/RMOL

Politik

Jika Syarat Dipenuhi, Omnibus Law RUU Ciptaker Akan Mengubah Iklim Investasi Lebih Baik

JUMAT, 06 MARET 2020 | 17:40 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pro kontra mencuat terkait dengan keberadaan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Ciptaker) yang saat ini tengah dibahas antara pemerintah dan DPR RI.

Menurut pengamat ekonomi Fakhrul Fulvian, kehadiran Omnibus Law Ciptaker akan memengaruhi kondisi iklim investasi Indonesia ke arah yang lebih baik. Namun, kata dia, pemerintah juga tidak boleh melupakan kondisi ekonomi global.

"Syarat Omnibus Law ini berjalan dengan baik juga kalau kondisi ekonomi berjalan baik," kata Fakhrul saat dihubungi wartawan, Jumat (6/3).


Ia berpandangan, selama ini investasi di Indonesia kerap terhambat regulasi dan birokrasi. Kewenangan pemerintah pusat dan daerah pun kerap tumpang tindih. Oleh karenanya, Kepala Ekonomi Trimegah Sekuritas ini tak heran bila peringkat Indonesia berada di angka 73 dari 140 negara berdasarkan laporan Bank Dunia 2019.

Adanya RUU Ciptaker ini juga tak semata-mata merugikan buruh. Sebab, muara investasi sejatinya menyerap tenaga kerja yang ujungnya menyejahterakan masyarakat.

Oleh karenanya, ia mewanti-wanti kepada pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja duduk bersama membahas sejumlah hal yang menyangkut pekerja di aturan tersebut.

"Iya, karena itu harus dicari jalan tengah," tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya