Pimpinan MPR: Pemerintah Masih Butuh Peran Swasta Di Dunia Pendidikan

Tanggung jawab pendidikan sebenarnya ada di tangan negara secara penuh. Negara wajib memastikan seluruh rakyat yang ada di Indonesia mendapat pendidikan dengan baik.

Begitu kata Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani kepada wartawan, Jumat (6/3). Pernyataan serupa disampaikan Sekjen DPP Partai Gerindra itu pada acara Darul Hikam Education Conference 2020 yang membahas arah baru pendidikan Indonesia di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/3).

“Negara bertanggung jawab atas seluruh proses pendidikan di wilayah Indonesia,” ujarnya.

Namun demikian, sambung Muzani, negara masih merasa dana untuk pendidikan terbatas, sekalipun alokasi ini menjadi yang terbesar dalam porsi APBN.

Tercatat di tahun 2018 alokasi pendidikan adalah 20 persen dari APBN atau setara Rp 444 triliun rupiah. Angka ini terus bertambah di tahun berikutnya menjadi Rp 587 triliun.

Meski begitu, pemerintah masih membutuhkan bantuan dari pihak swasta untuk memiku beban pendidikan di negeri ini.

“Itulah yang kemudian dipikul lembaga pendidikan Darul Hikam, dari Muhammadiyah, Persis NU, dan semua lembaga pendidikan lainnya, karena pendidikan menjadi tanggung jawab kita bersama,” terangnya.

Lebih lanjut, Muzani menggarisbawahi bahwa gelontoran dana besar dari pemerintah tersebut belum tentu menjadi jaminan mutu pendidikan. Untuk itu, dia mengingatkan agar pendidikan agama digiatkan sebagai fokus utama untuk menunjang mutu pendidikan tersebut.