Berita

Pertemuan antaran Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketum Golkar, Airlangga Hartarto/Istimewa

Politik

Syarief Hasan: Meski Demokrat Di Luar Pemerintah Bukan Berarti Tak Bisa Kerja Sama

JUMAT, 06 MARET 2020 | 14:07 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pertemuan antara Partai Demokrat dan Golkar yang dihadiri langsung oleh masing-masing ketua umumnya dipastikan hanya sebatas silaturahmi politik semata.

Wakil Ketua Umum Demokrat, Syarief Hasan menjelaskan, sejatinya komunikasi partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Airlangga Hartarto sejauh ini sudah berjalan baik.

"Partai selama ini PD dan Golkar sudah sering bekerja sama membangun bangsa dan negara, khususnya pada dua tahun periode Pak SBY. Jadi kita harapkan kerja sama itu bisa ditingkatkan untuk kepentingan bangsa. Itu intinya,” ujar Syarief di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/3).


Ia mengamini saat ini Demokrat dan Golkar berada di jalur berbeda, di mana partai beringin masuk dalam koalisi pemerintah. Namun, Wakil Ketua MPR RI ini optimis keduanya bisa menamakan persepsi dalam beberapa hal ke depan.

“Golkar di daam pemerintahan sementara Demokrat di luar koalisi bukan berarti kerja sama tidak bisa dilanjutkan,” katanya.

Salah satu agenda ke depan yang dibahas dalam pertemuan Kamis malam (5/3) itu mengenai Omnibus Law yang masih dibahas di meja DPR serta penjajakan koalisi di Pilkada 2020.

Dia menerangkan kerjasama tersebut dilanjutkan dalam bentuk komunikasi untuk mencari jalan terbaik dalam kebijakan pemerintah salah satunya Omnibus Law.

"Saya pikir Golkar juga siap mengomunikasikan poin-poin eksplisit yang dicantumkan dalam Omnibus Law kepada fraksi Demokrat," tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya