Berita

Gde Siriana/Net

Politik

Pemerintah Harus Yakinkan Masyarakat Soal Keseriusan Lawan Corona

KAMIS, 05 MARET 2020 | 19:43 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Indonesia tidak akan pernah efektif melawan wabah virus corona atau covid-19 yang berasal dari Hubei, China, jika pemerintah hanya mengandalkan imbauan saja.

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana menyebutkan bahwa wabah covid-19 adalah kejadian luar biasa yang cepat menyebar di lintas negara.

"Informasi penyebaran yang cepat di 79 negara di luar China dengan mudah diakses masyarakat di manapun," ujar Gde Siriana kepada redaksi, Kamis (5/3).


"Secara alamiah ketakutan itu muncul, apapun bangsanya. Tetapi ketakutan ini dapat diimbangi dengan trust masyarakat kepada pemerintah dalam upaya menghentikan penyebaran wabah Corona," katanya menambahkan.

Gde Siriana menyebutkan satu kunci yang harus diperhatikan pemerintah dalam perang melawan wabah covid-19 adalah konsistensi dan keselarasan pernyataan antar instansi.

"Disamping kesiapan semua posko kesehatan di daerah, dan penyediaan gratis sanitizer hand wash maupun masker. Juga masyarakat perlu mendapat kesan pemerintah serius dan fokus pada corona," jelasnya.

Selain itu, kata dia, pemerintah harus menjamin ketersediaan pangan. Dia contohkan, pasca pemerintah resmi mengumumkan kasus corona, kemudian disusul aksi borong pangan oleh masyarakat.

"Contoh lainnya ketika pemerintah himbau untuk jaga stamina, masyarakat merespon bukan dengan borong vitamin di apotik yang relatif mahal tetapi dengan borong bahan herbal yang secara kultur sudah dipercaya khasiatnya oleh banyak orang," katanya.

Sambungnya, hal-hal semacan itu harus betul-betul dilaksanakan pemerintah. Pasalnya, masyarakat pun secara tidak langsung juga paham seberapa bahaya viru corona.

"Masyarakat sudah paham bahwa corona tidak mematikan seperti flu burung. Tetapi masyarakat paham bahwa penyebaran corona lebih luas dan cepat dari flu burung," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya