Berita

Ilustrasi/Net

Publika

Menguji Corona Dan Jiwasraya

MINGGU, 01 MARET 2020 | 19:32 WIB | OLEH: FARID GABAN

SALAH satu kemungkinan mengapa sampai sekarang kita negatif corona adalah metodologi pengujiannya.

Pemerintah mengklaim pengujian corona di laboratorium sudah sesuai prosedur standar WHO. Klaim itu sulit dibantah, dan baiknya kita terima saja.

Tapi, bagaimana dengan sampel/spesimen yang diuji: bagaimana diambil dan seberapa banyak.


Pengujian corona meliputi antara lain pengambilan sampel air liur/cairan tenggorokan suspect (orang yg diduga terjangkit). Sampel itu kemudian diuji secara DNA menggunakan reagen/senyawa kimia.

Indonesia menguji terlalu sedikit sampel: hanya 140-an selama dua bulan (Januari-Februari). Negara lain menguji ratusan, bahkan ada yang ribuan, sampel setiap hari!

Negara kecil Skotlandia, yang berpenduduk 5 juta orang, memeriksa 650 spesimen dua bulan terakhir. Jumlah itu lebih banyak dari Indonesia yang berpenduduk 270 juta orang.

Nampak bahwa Indonesia sangat "berhemat" dalam memilih sampel. Penjaringan terhadap suspect terlalu longgar (bandingkan screening bandara-bandara kita dari negeri lain), antara lain karena kebijakan ramah turis.

Alasan lain dari penghematan itu adalah uang.

Seorang pejabat tinggi Kemenkes bulan lalu mengeluh: "harga reagen (kimia penguji virus) sangat mahal, milyaran rupiah."

Jika benar Pemerintah indonesia tak punya uang untuk menyempurnakan pengujian corona, yang menentukan nasib jutaan orang, alangkah malangnya kita.

Dan tragis, di tengah pesta pora para oligark menjarah puluhan trilyun rupiah uang BUMN seperti Jiwasraya, Asabri, Taspen.

Korupsi membunuhmu.

Penulis adalah wartawan senior


Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya