Berita

Ilustrasi/Net

Publika

Menguji Corona Dan Jiwasraya

MINGGU, 01 MARET 2020 | 19:32 WIB | OLEH: FARID GABAN

SALAH satu kemungkinan mengapa sampai sekarang kita negatif corona adalah metodologi pengujiannya.

Pemerintah mengklaim pengujian corona di laboratorium sudah sesuai prosedur standar WHO. Klaim itu sulit dibantah, dan baiknya kita terima saja.

Tapi, bagaimana dengan sampel/spesimen yang diuji: bagaimana diambil dan seberapa banyak.


Pengujian corona meliputi antara lain pengambilan sampel air liur/cairan tenggorokan suspect (orang yg diduga terjangkit). Sampel itu kemudian diuji secara DNA menggunakan reagen/senyawa kimia.

Indonesia menguji terlalu sedikit sampel: hanya 140-an selama dua bulan (Januari-Februari). Negara lain menguji ratusan, bahkan ada yang ribuan, sampel setiap hari!

Negara kecil Skotlandia, yang berpenduduk 5 juta orang, memeriksa 650 spesimen dua bulan terakhir. Jumlah itu lebih banyak dari Indonesia yang berpenduduk 270 juta orang.

Nampak bahwa Indonesia sangat "berhemat" dalam memilih sampel. Penjaringan terhadap suspect terlalu longgar (bandingkan screening bandara-bandara kita dari negeri lain), antara lain karena kebijakan ramah turis.

Alasan lain dari penghematan itu adalah uang.

Seorang pejabat tinggi Kemenkes bulan lalu mengeluh: "harga reagen (kimia penguji virus) sangat mahal, milyaran rupiah."

Jika benar Pemerintah indonesia tak punya uang untuk menyempurnakan pengujian corona, yang menentukan nasib jutaan orang, alangkah malangnya kita.

Dan tragis, di tengah pesta pora para oligark menjarah puluhan trilyun rupiah uang BUMN seperti Jiwasraya, Asabri, Taspen.

Korupsi membunuhmu.

Penulis adalah wartawan senior


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya