MAHATHIR Mohamad adalah Perdana Mentri ke-4 Malaysia. Harus diakui di bawah kepemimpinannya selama 20 tahun, Malaysia yang tadinya tidak dikenal, berubah menjadi pemain penting baik secara ekonomi maupun politik di tingkat global, mengejar Singapura dan meninggalkan Indonesia jauh di belakang.
Setelah mengundurkan diri tahun 2003, penggantinya Abdullah Badawi sulit mempertahankan reputasi Mahathir sehingga dipaksa turun. Penggantinya Najib Razak ternyata lebih parah lagi, ekonomi Malaysia terjun bebas akibat megakorupsi yang berpusat dan bersumber dari kantor Perdana Mentri.
Mahathir yang ikut berperan menurunkan Abdullah Badawi, kini turun langsung ke gelanggang untuk menjatuhkan Najib Razak, melalui Pemilihan Raya (Pemilu) tahun 2018.
Keberhasilan Mahathir tidak bisa dilepaskan dari kemampuannya dalam menggandeng Anwar Ibrahim yang disingkirkannya dari posisinya sebagai Timbalan (Wakil) Perdana Mentri. Lebih dari itu Anwar lalu dipenjarakannya dengan tuduhan nista sodomi.
Mahathir kemudian dilantik kembali menjadi Perdana Mentri Malaysia ke-7, dengan dukungan koalisi Pakatan Harapan (PH). Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang dipimpin Anwar Ibrahim sebagai partai terbesar dalam koalisi, mendapat jatah Timbalan (Wakil) Perdana Mentri.
Karena pada saat itu Anwar masih di penjara sehingga tidak memungkinkan untuk ikut duduk di Kabinet, maka jabatan Timbalan Perdana Mentri diisi oleh Wan Azizah istri Anwar. Menurut perjanjian yang disepakati, Anwar akan dibebaskan melalui prosedur pengampunan Raja, kemudian setelah Mahathir menjalani separuh periode pemerintahan, jabatan Perdana Mentri akan diserahkan ke Anwar Ibrahim.
Kekisruhan politik muncul saat waktu yang disepakati tiba, yakni tahun 2020 ini. Dimulai dari pernyataan sejumlah anggota Parlemen dari PKR dan dari
Partai Pribumi Bersatu (Bersatu) yang merupakan bagian dari koalisi PH, yang menyatakan keinginannya agar Mahathir tetap sebagai PM. Dengan kata lain, menolak Anwar menggantikannya.
Setelah itu situasi politik di KL berkembang dan berubah sangat cepat.
Banyak yang bisa dilihat di permukaan melalui pernyataan atau langkah politik yang diambil para aktor utamanya, akan tetapi lebih banyak lagi yang bergerak di ruang tertutup atau di bawah permukaan, termasuk yang disembunyikan oleh para aktor-aktornya sebagai bagian dari strategi untuk memenangkan pertarungan.
Muncul pertanyaan peran Mahathir terhadap kisruh yang terjadi. Aktor lain yang berperan penting adalah Muhyidin Yassin. Sebagai Presiden Pribumi, Muhyidin menawarkan kursi PM kepada Mahathir dengan dukungan UMNO dan PAS yang selama ini menjadi oposisi.
Mahathir menolak tawaran ini, kemudian mengajukan pengunduran diri kepada Raja dengan alasan tidak lagi memiliki dukungan yang cukup dari Parlemen. Pengunduran dirinya diterima, pada saat bersamaan Mahathir diangkat Raja sebagai PM Sementara.
Dengan mandat ini, Mahathir berusaha membentuk Kabinet Persatuan yang melibatkan semua atau setidaknya sebagian besar unsur-unsur partai yang ada di Parlemen. Mahathir lalu mengusulkan Sidang Istimewa di Parlemen dengan agenda tunggal memilih PM Definitif.
Pada saat bersamaan Raja memanggil satu-persatu anggota Parlemen untuk mencari tahu, siapa sebenarnya calon PM yang mendapatkan dukungan terbesar. Pada saat bersamaan Muhyidin mengonsolidasi dukungan yang diperolehnya dari partainya sendiri Bersatu, UMNO, dan PAS sebagai modal awal untuk menarik dukungan tambahan dari partai-partai kecil yang ada di Parlemen.
Mahathir juga bergerak cepat dan berhasil mendapatkan dukungan Anwar. Sayang PKR yang dipimpin Anwar terlanjur pecah, dan Mahathir tidak punya partai.
Kini publik menanti jurus apalagi yang akan dimainkan Mahathir. Secara terbuka Mahathir menolak dilantiknya Muhyidin Yassin sebagai Perdana Mentri Malaysia ke-8. Mahathir menuding Muhyidin dan partai-partai pendukungnya telah merampok hasil pemilu tahun 2018.
Tidak mudah memprediksi apakah nantinya PM Muhyidin Yassin dan Kabinet yang dibentuknya mampu bertahan. Lalu bagaimana sikap rakyat Malaysia? Begitu juga bagaimana nasib Anwar Ibrahim sebagai PM
in wating.
Yang pasti di tengah suasana politik populisme yang melanda seluruh dunia yang dipicu dan dipacu oleh media sosial yang memunculkan sentimen etnik dan agama termasuk di Malaysia, memberikan keuntungan pada UMNO Dan PAS, akan diuntungkan mengingat visi politik perkauman yang ditawarkannya.
Keuntungan UMNO bertambah, karena beban Najib Razak yang sarat dengan korupsi, yang menjadi sumber kekalahan pada pemilu yang lalu telah lepas dari beban UMNO saat ini dan kedepan.
Sementara bagi Anwar dan PKR jelas situasi saat ini dan ke depan akan lebih berat dibanding situasi menjelang pemilu lalu. Bagi puak Melayu di Malaysia, visi politik yang ditawarkan Anwar terlalu mewah dan dianggap tidak menguntungkan masyarakat Pribumi.
Sejak lama Anwar konsisten menawarkan visi baru Malaysia, dengan cara merobohkan sekat-sekat masyarakat yang dibatasi oleh perbedaan etnis dan agama. Perbedaan etnis Melayu, China, dan India, dengan perbedaan secara tajam antara yang Muslim dan non-Muslim.
Bagi Anwar masyarakat modern harus mengedepankan persamaan hak bagi semua warga negara tanpa membedakan etnis atau agamanya. Prinsip meritokrasi dalam semua hal dalam kehidupan publik perlu dikedepankan. Apalagi muncul realitas tingginya tingkat korupsi akibat
privilege yang dinikmati puak Melayu sejak diterapkan kebijakan New Economy Policy (NEP).
Beban PKR bertambah berat jika masyarakat Malaysia menengok pada pengalaman Indonesia yang sudah mempraktikkan visi Anwar sejak Indonesia merdeka. Hasilnya walaupun pribumi terus-menerus menguasai pemerintahan, ternyata kehidupan sosial dan ekonominya tidak kunjung meningkat.
Penulis adalah Pengamat Politik Islam Dan Demokrasi
