Berita

Foto: Repro

Publika

Drama Dari UMNO

MINGGU, 01 MARET 2020 | 12:07 WIB | OLEH: DR. TEGUH SANTOSA

LIHATLAH foto ini. Dari kiri ke kanan: Muhyiddin Yassin, Anwar Ibrahim, Mahathir Mohamad, dan Najib Razak.

Keempatnya masih merupakan politisi United Malays National Organisation (UMNO) yang didirikan Datuk Oon Jafar, Tunku Abdul Rahman dan kawan-kawan mereka pada 11 Mei 1946 sebagai alat perjuangan mencapai kemerdekaan Malaysia.

Foto ini diperkirakan diambil di tahun 1997, tak lama sebelum Mahathir Mohamad yang ketika itu Perdana Menteri memecat Anwar Ibrahim dari posisi Wakil Perdana Menteri.


Sejak dipecat itu, Anwar memimpin gerakan oposisi melawan Mahathir Mohamad yang mengundurkan diri dari jabatannya di tahun 2003.

Anwar memimpin gerakan perlawanan dari dalam penjara, memberi kesempatan kepada istrinya untuk memimpin Partai Keadilan Rakyat (PKR).

Mahathir digantikan Abdullah Badawi (tidak tampak dalam foto) yang berkuasa sampai 2009. Najib Rajak menjadi Perdana Menteri Malaysia menggantikan Abdullah Badawi pada 2009 dan berkuasa sampai 2018.

Di tahun 2018, Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim memutuskan untuk islah dan menyatukan kekuatan mereka demi menumbangkan UMNO dan Najib yang terlilit kasus korupsi dan beberapa kasus lain.

Muhyiddin Yassin yang ketika itu Wakil Perdana Menteri dipecat Najib. Pada saatnya nanti dia bergabung dengan Mahathir Mohamad.

Pakatan Harapan, koalisi yang dibentuk Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim, memenangkan Pilihan Raya Umum (PRU) di tahun 2018. Hasilnya, Mahathir Mohamad kembali menjadi Perdana Menteri. Istri Anwar Ibrahim menjadi Wakil Perdana Menteri.

Adapun Anwar Ibrahim yang tengah berada di dalam penjara karena tuduhan melakukan sodomi dibebaskan dari segala tuduhan.

Tak lama berselang Anwar Ibrahim menjadi anggota Parlemen Malaysia untuk bersiap-siap menggantikan Mahathir Mohamad.

Satu pekan terakhir, arena politik Malaysia bergolak dengan sedemikian hebat.

Mahathir mengundurkan diri dari posisi Perdana Menteri di hari Senin (24/2). Lalu dia dilantik sebagai Perdana Menteri Sementara.

Raja Malaysia berusaha mengurai benang kusut dengan memanggil satu per satu anggota Parlemen.

Mahathir mengusulkan pemerintahan yang didukung anggota Parlemen lintas partai.

Tetapi UMNO dan Partai Islam Se-Malaysia menolak bila pemerintahan itu melibatkan Partai Aksi Demokrasi (DAP) yang kerap dianggap sebagai instrumen kelompok Tionghoa chauvinist di Malaysia karena memiliki hubungan sejarah yang tidak sederhana dengan Partai Aksi Rakyat (PAP) di Singapura.

Di sisi lain, kelompok anak muda di Partai Bersatu juga menolak bila pemerintahan yang diusulkan Mahathir itu melibatkan UMNO yang menurut mereka bersalah dalam banyak kasus korupsi dan menjadi alasan mengapa mereka, anak-anak muda ini, turun ke medan politik.

Di tengah perjalanan, Anwar Ibrahim mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri didukung PKR dan DAP serta Partai Amanah.

Lalu beredar informasi Mahathir Mohamad mendukung Muhyiddin Yassin yang kini adalah Presiden Partai Bersatu sebagai Perdana Menteri. Selain Partai Bersatu, disebutkan UMNO dan PAS juga mendukung Muhyiddin Yassin.

Mahathir Mohamad lantas membantah kabar itu, dan menyatakan dirinya mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri.

Pada puncaknya, tadi malam (Sabtu, 29/2) Raja Malaysia turun tangan. Menyatakan Muhyiddin akan dilantik sebagai Perdana Menteri.

Mahathir Mohamad melakukan perlawanan terakhir. Ia mengatakan, Muhyiddin tak punya dukungan yang cukup. Tapi Raja Malaysia tak mau mendengar penjelasan ini. Dua orang yang diklaim Mahathir mendukung dirinya juga membantah.

Minggu pagi (1/3), Raja Malaysia melantik Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia.

Selesai?

Belum.

Mahathir Mohamad masih kecewa. Anwar Ibrahim untuk sementara masih diam.

UMNO kembali ke pusat kekuasaan menumpang kendaraan yang diciptakan Mahathir Mohamad, Partai Bersatu. PAS yang untuk waktu sangat lama menjadi oposisi masuk ke lingkaran kekuasaan.

Najib?

Bisa jadi bebas murni.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya