Berita

Foto: Repro

Publika

Drama Dari UMNO

MINGGU, 01 MARET 2020 | 12:07 WIB | OLEH: DR. TEGUH SANTOSA

LIHATLAH foto ini. Dari kiri ke kanan: Muhyiddin Yassin, Anwar Ibrahim, Mahathir Mohamad, dan Najib Razak.

Keempatnya masih merupakan politisi United Malays National Organisation (UMNO) yang didirikan Datuk Oon Jafar, Tunku Abdul Rahman dan kawan-kawan mereka pada 11 Mei 1946 sebagai alat perjuangan mencapai kemerdekaan Malaysia.

Foto ini diperkirakan diambil di tahun 1997, tak lama sebelum Mahathir Mohamad yang ketika itu Perdana Menteri memecat Anwar Ibrahim dari posisi Wakil Perdana Menteri.


Sejak dipecat itu, Anwar memimpin gerakan oposisi melawan Mahathir Mohamad yang mengundurkan diri dari jabatannya di tahun 2003.

Anwar memimpin gerakan perlawanan dari dalam penjara, memberi kesempatan kepada istrinya untuk memimpin Partai Keadilan Rakyat (PKR).

Mahathir digantikan Abdullah Badawi (tidak tampak dalam foto) yang berkuasa sampai 2009. Najib Rajak menjadi Perdana Menteri Malaysia menggantikan Abdullah Badawi pada 2009 dan berkuasa sampai 2018.

Di tahun 2018, Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim memutuskan untuk islah dan menyatukan kekuatan mereka demi menumbangkan UMNO dan Najib yang terlilit kasus korupsi dan beberapa kasus lain.

Muhyiddin Yassin yang ketika itu Wakil Perdana Menteri dipecat Najib. Pada saatnya nanti dia bergabung dengan Mahathir Mohamad.

Pakatan Harapan, koalisi yang dibentuk Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim, memenangkan Pilihan Raya Umum (PRU) di tahun 2018. Hasilnya, Mahathir Mohamad kembali menjadi Perdana Menteri. Istri Anwar Ibrahim menjadi Wakil Perdana Menteri.

Adapun Anwar Ibrahim yang tengah berada di dalam penjara karena tuduhan melakukan sodomi dibebaskan dari segala tuduhan.

Tak lama berselang Anwar Ibrahim menjadi anggota Parlemen Malaysia untuk bersiap-siap menggantikan Mahathir Mohamad.

Satu pekan terakhir, arena politik Malaysia bergolak dengan sedemikian hebat.

Mahathir mengundurkan diri dari posisi Perdana Menteri di hari Senin (24/2). Lalu dia dilantik sebagai Perdana Menteri Sementara.

Raja Malaysia berusaha mengurai benang kusut dengan memanggil satu per satu anggota Parlemen.

Mahathir mengusulkan pemerintahan yang didukung anggota Parlemen lintas partai.

Tetapi UMNO dan Partai Islam Se-Malaysia menolak bila pemerintahan itu melibatkan Partai Aksi Demokrasi (DAP) yang kerap dianggap sebagai instrumen kelompok Tionghoa chauvinist di Malaysia karena memiliki hubungan sejarah yang tidak sederhana dengan Partai Aksi Rakyat (PAP) di Singapura.

Di sisi lain, kelompok anak muda di Partai Bersatu juga menolak bila pemerintahan yang diusulkan Mahathir itu melibatkan UMNO yang menurut mereka bersalah dalam banyak kasus korupsi dan menjadi alasan mengapa mereka, anak-anak muda ini, turun ke medan politik.

Di tengah perjalanan, Anwar Ibrahim mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri didukung PKR dan DAP serta Partai Amanah.

Lalu beredar informasi Mahathir Mohamad mendukung Muhyiddin Yassin yang kini adalah Presiden Partai Bersatu sebagai Perdana Menteri. Selain Partai Bersatu, disebutkan UMNO dan PAS juga mendukung Muhyiddin Yassin.

Mahathir Mohamad lantas membantah kabar itu, dan menyatakan dirinya mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri.

Pada puncaknya, tadi malam (Sabtu, 29/2) Raja Malaysia turun tangan. Menyatakan Muhyiddin akan dilantik sebagai Perdana Menteri.

Mahathir Mohamad melakukan perlawanan terakhir. Ia mengatakan, Muhyiddin tak punya dukungan yang cukup. Tapi Raja Malaysia tak mau mendengar penjelasan ini. Dua orang yang diklaim Mahathir mendukung dirinya juga membantah.

Minggu pagi (1/3), Raja Malaysia melantik Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia.

Selesai?

Belum.

Mahathir Mohamad masih kecewa. Anwar Ibrahim untuk sementara masih diam.

UMNO kembali ke pusat kekuasaan menumpang kendaraan yang diciptakan Mahathir Mohamad, Partai Bersatu. PAS yang untuk waktu sangat lama menjadi oposisi masuk ke lingkaran kekuasaan.

Najib?

Bisa jadi bebas murni.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya