Dianggap Boros, Jokowi Minta Anggaran Belanja Teknologi Informasi Alihkan Untuk Bangun Pusat Data

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai keberadaan data center yang ada di instansi pemerintah terlalu banyak. Hal itu tentu saja akan menyebabkan terjadinya pemborosan.

Jokowi menginginkan adanya  pusat data nasional dengan satu peta.

“Ini sangat penting untuk dilakukan karena berdasarkan hasil survei di Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2018 terdapat kurang lebih 2.700 pusat data yang tersebar di 630 instansi baik pusat maupun daerah,” ujarnya dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (28/2) kemarin.

Jumlah tersebut menunjukkan setiap instansi pemerintah memiliki sedikitnya 4 data center, sementara pemanfaatnya rata-rata baru 30 persen.

“Secara nasional, utilisasi pusat data dan perangkat keras juga hanya mencapai rata-rata 30 persen dari kapasitas. Fakta ini mengindikasikan terjadinya duplikasi anggaran belanja teknologi informasi dan komunikasi karena setiap kementerian mengembangkan pusat datanya sendiri-sendiri,” ujarnya.

Ia beharap ke depan harus dihindari dengan mengembangkan pusat data dan menggenjot  pemanfaatannya.

“Itu harus diakhiri dengan mengambangkan pusat data terintegrasi dan hasil sinkronisasi seluruh kementerian/lembaga,”  ujar Jokowi.

Selain efisiensi anggaran, pengembangan pusat data nasional ini akan sangat bermanfaat bagi perusahaan rintisan lokal. Sebab saat ini banyak perusahaan rintisan lokal yang masih banyak menggunakan pusat data di luar negeri.

“Padahal kalau ada data center di Indonesia akan banyak manfaatnya. Lebih cepat, lebih aman, dan membantu untuk local troubleshooting dalam pengembangan sistem yang bisa dilalukan dengan lebih cepat,” ungkapnya.