Beda Sikap PDIP Soal Pesawat Kepresidenan, Pengamat: Mereka Sama Sekali Tidak Mewakili Wong Cilik

Rencana Presiden Joko Widodo untuk menambah pesawat kepresidenan dengan menyewa sebuah pesawat Garuda Indonesia sangat disayangkan disaat kondisi ekonomi yang stagnan cenderung lamban.

Pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Krunia Syah mengatakan, penambahan pesawat kepresidenan menurutnya bukan hal yang harus diprioritaskan.

"Sangat disayangkan dengan kondisi ekonomi stagnan cenderung lamban, tetapi hal yang tidak prioritas justru diputuskan oleh pemerintah," ucap Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (28/2).

Apalagi kata Dedi, PDIP yang merupakan pengusung Presiden Jokowi pernah memprotes keras terhadap rencana awal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan membeli pesawat kepresidenan.

"Ini juga sekaligus kritik terhadap PDIP, bahwa mereka sama sekali tidak mewakili wong cilik sebagaimana slogan yang diteriakkan tiap Pemilu," tegasnya.

Dedi pun mempertanyakan sikap protes dan kritis dari PDIP. Apalagi, beberapa politisi PDIP pernah menyarankan untuk menjual pesawat kepresidenan jika sedang membutuhkan uang.

Hal tersebut lah yang dipertanyakan jika pada akhirnya Presiden Jokowi akan menambah pesawat kepresidenan dalam kondisi ekonomi Indonesia sedang sulit.

"Jokowi seharusnya memahami, ada hal yang lebih pantas dilakukan selain membeli pesawat baru, terlebih moda transportasi udara kepresidenan yang saat ini ada masih terbilang baru untuk ukuran pesawat," katanya.

"Kepekaan sosial sepertinya makin menjauh dari penyelenggara negara, sehingga kepentingan elit akan makin sering mengemuka dibanding kepentingan publik," tegasnya.