Berita

Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dan Sistem Laporan Gakkumdu Pemilihan 2020/RMOL

Presisi

Kabareskrim: Jangan Beri Ruang Kelompok Anti Pancasila Manfaatkan Pilkada

KAMIS, 27 FEBRUARI 2020 | 19:05 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Kelompok anti Pancasila dinilai masih ingin eksis dengan memanfaatkan momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) serentak 2020 yang akan datang.

Hal inilah yang ditekankan Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo kepada jajaranya untuk tak memberi ruang bagi kelompok tersebut.

"Saya ingatkan jangan biarkan kelompok tertentu yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila memanfaatkan momen pilkada untuk kembali eksis,” kata Sigit dalam acara ‘Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dan Sistem Laporan Gakkumdu Pemilihan 2020' di Aula Bareskrim Polri, Kamis (27/2).


Hal itu, sambung Sigit merupakan salah satu bagian dari kerawanan pemilu. Mantan Kapolda Banten ini menjelaskan, keberadaan kelompok anti Pancasila muncul saat menunggangi kasus penistaan agama yang berujung mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dijebloskan ke penjara.

"Belakangan sejak 2017 itu muncul isu Sara, isu penistaan agama yang menonjol di 2017, di Pilkada DKI. Kemudian dikelola, sehingga muncul gerakan 411, 212, dan seterusnya," jelasnya.

Tak berhenti disitu, kelompok anti Pancasila turut berupaya mengambil kesempatan di 2018 yang merupakan momen jelang Pilpres 2019. Salah satunya dengan beragam penyebaran berita bohong alias hoaks.

"Di 2018 muncul black campaign, penggunan hoaks, muncul juga kelompok yang bergerak di medsos MCA. Penggunaan ini semakin marak, isu-isu yang digunakan terkait masalah asing, masalah China," kata Listyo.

Di tahun 2019, lanjutnya, mulai diwarnai konflik antar kelompok masyarakat yang dipanaskan dengan berbagai informasi bernada provokatif. Seperti konflik di asrama Papua Surabaya yang merembet hingga ke tanah Papua itu sendiri.

"Kemudian ditambah dengan Revisi UU KPK, itu juga memunculkan konflik Sara. Yang menarik adalah, di setiap isu tersebut ada kelompok tertentu yang selalu ambil bagian. Kelompok ini yang tidak sutuju dengan ideologi Pancasila," ujarnya.

Listyo menyatakan, kelompok anti Pancasila kini tenggelam pasca Pilpres 2019 lantaran seluruh kubu baik nasionalis dan agamis telah bersatu.

Namun begitu, meski kalangan elit tampak akur, polarisasi akar rumput masih terasa dan mudah tersulut lewat aksi saling ejek di media sosial.

"Kelompok ini berusaha mencari hidup. Ini yang perlu kita waspadai," pungkasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya