Fenomena kawin kontrak di daerah Puncak, Bogor, Jawa Barat sudah menjadi pembahasan dunia internasional.
Belum lama, Direktorat Tindak Pidana Umum (Ditipudum) Bareskrim mengungkap jaringan penyedia wisata seks halal bermodus kawin kontrak.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ferdy Sambo mengatakan, pihaknya kini menggalakan operasi bersama stakeholder dan Pemda setempat sebagai upaya pencegahan.
“Kita juga melakukan pemanggilan terhadap hotel-hotel atau villa-villa yang diduga menjadi tempat kegiatan kawin kontrak itu. Kita lakukan sosialisasi ini akan memperburuk citra bangsa kalau menjadikan tempat seperti ini,†kata Ferdy di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (27/2).
Mantan koordinator sekretaris pribadi Kapolri Tito Karnavian ini menegaskan, jika hotel maupun villa yang masih bandel menyediakan sarana alias tempat kawin kontrak pihaknya tidak segan untuk mendorong Pemda setempat mencabut izinnya.
“Bisa dicabut izinnya. Kita lihat peristiwanya dia (pengelola hotel) tahu apa gak dan menjadi sarana atau tidak. Kalau menfasilitasi baru kena,†jelas Ferdy.
Sebelumnya, Sub Direktorat III Direktorat Tindak Pidana Umum (Ditipudum) Bareskrim Polri membongkar praktik prostitusi wisata seks halal di daerah Puncak, Bogor, Jawa Barat.
Lima orang pelaku diamankan, dua diantaranya penyedia wanita alias mucikari dan satu orang WNA pemakai jasa.
Para tersangka menawarkan para warga negara asing (WNA) jasa booking out alias short time ataupun dengan kawin kontrak.
Untuk short time dengan jangka waktu satu hingga tiga jam diberi tarif Rp 500 atau 600 ribu.
Sementara bagi WNA yang ingin kawin kontrak biayanya Rp 5 juta dengan jangka waktu tiga hari dan Rp 10 juta untuk satu minggu alias tujuh hari.
Adapun peran kelima orang tersangka yaitu Oom Komariah alias Rahma menyediakan para wanita yang ingin dibooking bersama dengan Nunung Nurhayati.
Ferdy menambahkan, para mucikari ini rata-rata memiliki 20 perempuan yang siap untuk dikawinkan atau hanya short time.
