Fakta menunjukkan pembangunan Jakarta sudah parmanen tidak normal, dan sudah parmanen pula tidak natural, karena perencanaan dan pelaksanaan semua pembangunan fisik tidak dilakukan dengan prinsip tata kota yang baik dan terukur.
Hal itu terlihat jelas pasca kepemimpinan Gubernur Jakarta periode 1966-1977, Ali Sadikin.
Begitu pandangan pengamat sosial dan politik, Emrus Sihombing kepada wartawan, Kamis (27/2).
"Karena itu, pendekatan normalisasi, naturalisasi, atau kombinasi normalisasi dan naturalisasi, menurut saya, tidak mampu menjadi solusi efektif dan parmanen mengatasi banjir saat musim hujan tiba," kata Emrus.
Dengan begitu, menurut Emrus, siapapun gubernur Jakarta dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan selalu menghadapi banjir saat musim penghujan tiba.
"Saya menyarankan kepada Gubernur Jakarta Anies Baswedan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, menginventarisasi secara akurat jumlah dan luas wilayah yang dilanda bajir saat ini di Jakarta," saran Emrus.
Setelah diinventarisir wilayah yang terdampak banjir, pada saat musim kemarau baik Anies dan Basuki harus melalukan pembebasan semua kawasan yang dilanda banjir tanpa memandang apakah bangunan itu milik negara, rumah individu atau peruntukan apapun, tentu dengan membeli sesuai harga pasar.
"Kemudian kawasan tersebut dijadikan hutan kota atau membangun waduk dengan kedalaman yang mampu menampung curahan hujan di sekitarnya, sesuai dengan potensi geografis lokasi tersebut," pungkas Emrus.
