Banjir DKI Mudah Ditangani Saat Jadi Presiden, IPO: Itu Pemikiran Salah

Pernyataan menjadi presiden akan lebih mudah mengatasi banjir DKI Jakarta dinilai merupakan pemikiran yang tidak benar. Pasalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI juga punya andil dalam menyelesaikan masalah akut tersebut.

“Jadi meskipun sungai-sungai besar di Jakarta menjadi tanggung jawab negara, tetapi provinsi pun punya andil," ujar pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (27/2).

Persoalan banjir, kata Dedi merupakan masalah yang harus dihadapi dengan cara politik ekologi yang baik dan bukan persoalan kekuasaan.

"Jadi, yang diperlukan bukan lagi soal struktur kekuasaan, tetapi lebih pada itikad politik ekologi. Jakarta perlu membuat terowongan air, terutama kawasan padat infrastruktur, baik hunian maupun perkantoran," tegas Dedi.

Jika menganggap kekuasaan yang lebih tinggi mampu mengatasi persoalan banjir di Jakarta, maka hal itu tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi saat ini.

Sebagai solusi, Dedi menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta dapat mengadopsi ide besar dari Gubernur sebelum Jokowi, yakni Fauzi Bowo alias Foke. Ide yang dimaksud Dedi ialah Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP).

“Program yang diperlukan Jakarta untuk mengatasi masalah banjir. Andai dalam politik kita tidak ada gengsi meneruskan ide pendahulu, sebenarnya akan lebih cepat teratasi," pungkas Dedi.