Berita

Nurhadi/Net

Hukum

Maqdir Ismail Sesalkan KPK Tak Beri Peluang Nurhadi Cari Keadilan

RABU, 26 FEBRUARI 2020 | 22:19 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Tim kuasa hukum mantan sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi sesalkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi yang terus bergerak tanpa memperhatikan asas keadilan hukum.

Pengacara Nurhadi, Maqdir Ismail menyesalkan langkah KPK yang tetap melakukan upaya paksa dalam penyidikan kliennya.

Padahal, kata Maqdir, Nurhadi saat ini masih proses pencarian keadilan dengan mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.


“Kami sudah sampaikan permohonan kepada KPK supaya menunda dulu segala bentuk pemanggilan dan pemeriksaan. Akan tetapi mereka tidak perduli,” kata Maqdir kepada wartawan, Rabu (26/2).

Maqdir juga menyoroti langkah tim KPK menggeledah kantor hukum Rakhmat Santoso dan rekan di Surabaya, Jatim pada Selasa (25/2).

Menurutnya, saat penggeledahan itu dilakukan. Tim kuasa hukum sama sekali tidak diberikan informasi oleh KPK.

Namun, lanjutnya, bila kabar yang menyebut bahwa penggeledahan tersebut tanpa didahului surat penggeledahan. Maka, itu sudah menyalahi aturan.

"Kalau itu benar, tidak ada surat perintah, maka penggeledahan tersebut tidak sah. Bisa dilakukan praperadilan untuk minta pengadilan menyatakan bahwa penggeledahan itu tidak sah," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya