Berita

Pulau Tabuhan/Net

Nusantara

LSM Sesalkan DPRD Banyuwangi Tidak Tahu Rencana Penyewaan Pulau Tabuhan Pada Asing

RABU, 26 FEBRUARI 2020 | 17:54 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Rencana penyewaan Pulau Tabuhan kepada investor asing menuai aksi, bahkan legislatif dalam hal ini DPRD Banyuwangi mengaku tidak ada yang tahu atas rencana itu.

Padahal saat hari jadi Banyuwangi, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengumumkan akan menyewakan Pulau Tabuhan ke investor asing.

“Pada tanggal 18 Desember 2019, saat perayaan hari jadi Banyuwangi, bapak bupati mengumumkan akan menyewakan Pulau Tabuhan ke investor asing, dalam hal ini adalah Paragon,” kata Koordinator Forum Peduli Banyuwangi (FPB), Danu Budiyono, kepada Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (26/2).

Pulau Tabuhan adalah daratan seluas hampir enam hektar yang terletak di Selat Bali.

Kata dia, besoknya dia mencoba mengbungi pimpinan dewan untuk menanyakan kronologinya rencana Anwar Anas itu.

“Ternyata pimpinan dewan satupun tidak ada yang tahu dan semua anggota dewan tidak ada yang tahu,” kesalnya.

Selanjutnya, setelah lima hari peringatan hari jadi Banyuwangi, Danu merapat ke pimpinan dewan dan hampir semua pimpinan dewan yang ditemuinya tidak tahu dan tidak diajak bicara oleh pemda.

“Oleh karena itu, saya berkirim surat audensi ke pemerintah daerah Banyuwangi dalam hal ini bupati dan tidak dijawab. Karena tidak dijawab, saya mengajukan hearing ke pimpinan DPRD agar menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal Pulau Tabuhan ini,” jelasnya.

Dalam permohonan itu dia meminta dihadirkan Bupati, Sekda, BPKAD Pariwisata dan dinas-dinas terkait. Menurut pengakuannya, pada saat hearing pertama, pihak pejabat pemda tidak ada yang hadir dan hanya diwakili sekelas kepala bidang dan sekretaris.

Karena tidak merepresentasi dari perwakilan bupati tidak bisa menjawab, oleh karenanya sidang itu dipending.

Pada hearing yang kedua itu lengkap hadir pihak eksekutif. Namun, sekelas asisten ekonomi dan pembangunan, empat kepala dinas dan sekretaris. Sedangkan sekda, bupati  dan wakil bupati tidak hadir

“Namun dalam hearing tersebut, kami yang mengajukan hearing justru tidak diberi kesempatan bicara oleh pimpinan sidang. Kenapa justru yang balik banyak bertanya itu malahan legislative dalam hal ini dewan bertanya ke eksekutif,” ungkap Danu menceritakan hearing saat itu.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Bentuk Unit Khusus Pidana Ketenagakerjaan, Lemkapi sebut Kapolri Visioner

Kamis, 02 Mei 2024 | 22:05

KPK Sita Bakal Pabrik Sawit Diduga Milik Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 21:24

Rakor POM TNI-Polri

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:57

Semarak Hari Kartini, Srikandi BUMN Gelar Edukasi Investasi Properti

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:50

KPK Sita Kantor Nasdem Imbas Kasus Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:46

Sesuai UU Otsus, OAP adalah Pribumi Pemilik Pulau Papua

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:33

Danone Indonesia Raih 3 Penghargaan pada Global CSR dan ESG Summit 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:21

Pabrik Narkoba di Bogor Terungkap, Polisi Tetapkan 5 Tersangka

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:15

Ahmed Zaki Harap Bisa Bermitra dengan PKB di Pilgub Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:50

PP Pemuda Muhammadiyah Gelar Tasyakuran Milad Songsong Indonesia Emas

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:36

Selengkapnya