Berita

Pulau Tabuhan/Net

Nusantara

LSM Sesalkan DPRD Banyuwangi Tidak Tahu Rencana Penyewaan Pulau Tabuhan Pada Asing

RABU, 26 FEBRUARI 2020 | 17:54 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Rencana penyewaan Pulau Tabuhan kepada investor asing menuai aksi, bahkan legislatif dalam hal ini DPRD Banyuwangi mengaku tidak ada yang tahu atas rencana itu.

Padahal saat hari jadi Banyuwangi, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengumumkan akan menyewakan Pulau Tabuhan ke investor asing.

“Pada tanggal 18 Desember 2019, saat perayaan hari jadi Banyuwangi, bapak bupati mengumumkan akan menyewakan Pulau Tabuhan ke investor asing, dalam hal ini adalah Paragon,” kata Koordinator Forum Peduli Banyuwangi (FPB), Danu Budiyono, kepada Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (26/2).


Pulau Tabuhan adalah daratan seluas hampir enam hektar yang terletak di Selat Bali.

Kata dia, besoknya dia mencoba mengbungi pimpinan dewan untuk menanyakan kronologinya rencana Anwar Anas itu.

“Ternyata pimpinan dewan satupun tidak ada yang tahu dan semua anggota dewan tidak ada yang tahu,” kesalnya.

Selanjutnya, setelah lima hari peringatan hari jadi Banyuwangi, Danu merapat ke pimpinan dewan dan hampir semua pimpinan dewan yang ditemuinya tidak tahu dan tidak diajak bicara oleh pemda.

“Oleh karena itu, saya berkirim surat audensi ke pemerintah daerah Banyuwangi dalam hal ini bupati dan tidak dijawab. Karena tidak dijawab, saya mengajukan hearing ke pimpinan DPRD agar menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal Pulau Tabuhan ini,” jelasnya.

Dalam permohonan itu dia meminta dihadirkan Bupati, Sekda, BPKAD Pariwisata dan dinas-dinas terkait. Menurut pengakuannya, pada saat hearing pertama, pihak pejabat pemda tidak ada yang hadir dan hanya diwakili sekelas kepala bidang dan sekretaris.

Karena tidak merepresentasi dari perwakilan bupati tidak bisa menjawab, oleh karenanya sidang itu dipending.

Pada hearing yang kedua itu lengkap hadir pihak eksekutif. Namun, sekelas asisten ekonomi dan pembangunan, empat kepala dinas dan sekretaris. Sedangkan sekda, bupati  dan wakil bupati tidak hadir

“Namun dalam hearing tersebut, kami yang mengajukan hearing justru tidak diberi kesempatan bicara oleh pimpinan sidang. Kenapa justru yang balik banyak bertanya itu malahan legislative dalam hal ini dewan bertanya ke eksekutif,” ungkap Danu menceritakan hearing saat itu.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Tak Pelihara Buzzer, Prabowo Layak Terus Didukung

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:14

Stasiun Cirebon Dipadati Penumpang Arus Balik Nataru

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:00

SBY Pertimbangkan Langkah Hukum, Mega Tak Suka Main Belakang

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:34

Pilkada Lewat DPRD Cermin Ketakutan terhadap Suara Rakyat

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:26

Jika Mau Kejaksaan Sangat Gampang Ciduk Silfester

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:01

Pilkada Lewat DPRD Sudah Pasti Ditolak

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:37

Resolusi 2026 Rismon Sianipar: Makzulkan Gibran Wapres Terburuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:13

Kata Golkar Soal Pertemuan Bahlil, Dasco, Zuhas dan Cak Imin

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:10

Penumpang TransJakarta Minta Pelaku Pelecehan Seksual Ditindak Tegas

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:38

Bulgaria Resmi Gunakan Euro, Tinggalkan Lev

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:21

Selengkapnya