Berita

Yasonna Laoly/Net

Politik

Menkumham: Tidak Ada Cekal, Rizieq Shihab Kalau Mau Pulang Ya Pulang Saja

SELASA, 25 FEBRUARI 2020 | 16:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah Indonesia tidak pernah mencekal Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab yang ingin pulang ke tanah air.

Penegasan itu disampaikan langsung Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat menjawab pertanyaan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Muhammad Syafii saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2).

"Soal Habib Rizieq, kalau beliau mau masuk ya masuk aja, enggak ada daftar cekal, daftar tangkal di kita, kalau mau masuk, masuk. Pemerintah sama sekali tidak membuat penangkalan, di imigrasi tidak ada data penangkalan sama sekali," jawab menteri asal PDIP itu.


Syafii atau yang akrab disapa Romo bertanya ke Yasonna Laoly perihal Rizieq dicekal oleh Pemerintah Arab Saudi, meskipun pemerintah Indonesia mengklaim tidak ada pencekalan terhadap penggagas Aksi 212 itu.

"Kedubes RI, Habib Rizieq itu nggak bisa pulang karena dicekal oleh pemerintah Arab Saudi, ternyata pemerintah Arab Saudi nggak bantah, cuma dia tambah atas permintaan Pemerintah RI," tuturnya.

Atas alasan itu, Romo meminta agar pemerinta memberi penjelasan detail tentang nasib Rizieq Shihab tersebut.

“Kita hanya ingin minta kejelasan apa yang menyebabkan Habib Rizieq tidak bisa kembali ke Indonesia? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Dia adalah salah satu WNI. Itu pertanyaan saya," sambungnya.

Yasonna memastikan bahwa pihak Imigrasi tidak mencatat ada daftar cekal dan tangkal atas nama pentolan FPI itu jika ingin pulang ke tanah air. Bahkan, menurutnya, Pemerintah Arab Saudi juga tidak melakukan pencekalan terhadap Habib Rizieq.

"Sudah berkali-kali imigrasi menyampaikan statement itu. Tidak ada cekal dari sana. Kami belum melihat ada surat mengatakan bahwa dia dicekal Pemerintah Arab Saudi atas permintaan Indonesia, kami belum melihat itu," jawab Yasonna Laoly.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Injak Kepala Kerbau saat Terima Gelar Adat Lampung, Apa Maknanya?

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Safari Politik Jokowi Bukti Kepemimpinan Gibran dan Kaesang Lemah

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Jokowi dan PSI, Duri dalam Daging Pemerintahan Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:09

Daftar Wilayah yang Berpotensi Terdampak El Nino 2026

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:05

Keiko Fujimori Akhirnya Bernasib Sama Seperti Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:03

KPK Sebut 10 Orang Diamankan dalam OTT Kuansing

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:57

Panitia Minta Jokowi Datang Setelah Acara Adat, Kunjungan Malah Batal

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:50

Koperasi Beri Ruang Bagi Mahasiswa Berwirausaha

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:37

Tutup Perdagangan Akhir Bulan: IHSG Merosot ke 5.643, Rupiah Loyo Dekati Rp18 Ribu

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:28

Ketum AHY: Genap 25 Tahun, Partai Demokrat Ingin jadi Bagian Solusi

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:19

Selengkapnya