Berita

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di hadapan Dewan HAM PBB/Kemlu

Dunia

Di Dewan HAM, Menlu Retno Bahas Corona Hingga Rencana Perdamaian Ala Trump

SELASA, 25 FEBRUARI 2020 | 12:39 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sidang Dewan HAM PBB atau High Level Segment of the Human Rights Council dibuka di Markas Besar PBB, Jenewa, Swiss, pada Senin (24/2) .

Di sela-sela sidang, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memanfaatkannya dengan melakukan 9 pertemuan bilateral dengan berbagai negara. Di antaranya pertemuan dengan Belanda, Swedia, Palestina, Denmark, Ukraina, Arab Saudi, Norwegia, hingga Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dan Komisioner Tinggi HAM Michelle Bachelet.

Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, ada beberapa agenda utama yang menjadi pembahasan. Mulai dari isu rencana perdamaian di Timur Tengah yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump hingga merebaknya wabah virus corona baru (Covid-19) yang menjadi perhatian dunia.


Sesuai dengan keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri pada Selasa (25/2), pertama, Retno menekankan pentingnya kerja sama ekonomi di tengah melambatnya pertumbuhan akibat berbagai isu, termasuk wabah Covid-19.

Di mana saat ini, Indonesia tengah berusaha untuk menembus pasar-pasar non-tradisional dan berbagai proyek kerja sama ekonomi.

Kedua, perihal rencana perdamaian di Timur Tengah yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Retno menegaskan kembali pentingnya dukungan semua negara atas proses perundingan dengan prinsip two state solution.

“Ketiga, pemberdayaan peran perempuan dalam perdamaian. Dengan sahabat saya Menlu Swedia dan Norwegia, sesama Menlu perempuan, saya secara khusus membahas pemberdayaan perempuan dalam mendorong perdamaian dan toleransi," lanjut Retno.

Karena Indonesia tidak hanya mendorong kontribusi perempuan dalam perdamaian hanya di tingkat nasional, maka dibentuklah Southeast Asia Network of Woman Peace Negotiations and Mediators dan Indonesia-Afghanistan Women Networks yang masing-masing akan diluncurkan pada Juni dan Maret 2020.

Isu mengenai penyelesaian konflik di Rakhine State juga tidak ketinggalan. Dalam pertemuan dengan Bachelet, Komisioner Tinggi HAM itu mengapresiasi peranan pemerintah Indonesia untuk mendorong perdamaian di Rakhine State.

High Level Segment Dewan HAM sendiri merupakan pertemuan puncak Dewan HAM PBB yang dihadiri oleh delegasi setingkat kepala negara dan menteri. Rangkaian Sidang Dewan HAM yang dimulai pada 24 Februari 2020 akan berakhir pada tanggal 20 Maret 2020.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya