Berita

Uchok Sky Khadafi/Net

Bisnis

Jokowi Jangan Tutup Mata Terkait Mafia Migas Di Pertamina EP

SENIN, 24 FEBRUARI 2020 | 11:50 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Presiden Joko Widodo diminta tidak membiarkan adanya mafia migas di tubuh anak usaha Pertamina yakni PT Pertamina EP (Persero).

Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengatakan Jokowi bisa menginstruksikan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengevaluasi Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati.

Selain itu, kata Ucok, Jokowi juga bisa memerintahkan KPK membongkar dan membersihkan praktik mafia di Pertamina EP yang bermain di sektor hulu.


"Kelakuan oknum-oknum ini layaknya penguasa, menganggap dia 'pemilik' Pertamina, karena dengan bebas bisa mengatur sejumlah proyek basah atas kegiatan eksplorasi dan produksi migas," ujar Ucok, Senin (24/2).

Adanya mafia di tubuh pertamina, Ucok mencontohkan soal kasus proyek jual beli gas dari kilang Pertamina hulu energy West Madura Offshore senilai 340,46 juta dolar AS, yang ditangani Komisi Permberantasan Korupsi.

Atau kasus yang ditangani Polri yakni proyek pengeboran terpadu (MPPT) senilai 34.356.621 dolar AS atau setara Rp 408 miliar. Dua kasus itu, kata dia, menunjukkan adanya mafia yang bersemayam di Pertamina EP.

"Saya melihat praktik permainan proyek oleh oknum Pertamina EP sudah mendarah daging. Oknum Pertamina EP ini memiliki kedekatan dengan beberapa kontraktor, dan mengistimewakan mereka dalam tender," katanya.

Menurut Ucok, ada beberapa oknum Pertamina EP yang bermitra bisnis dengan Kontraktor bahkan menjadi pemegang saham perusahaan tersebut. Untuk menutupi aksinya agar tidak tercium pihak berwenang, oknum Pertamina EP ini menggunakan nama anggota keluarganya.

"Cara bermain mafia di Pertamina EP ini sangat canggih, mereka membuat perusahaan 'penyamaran' guna merampok duit negara lewat proyek Pertamina. Sebagai contoh nama perusahaan yang dipakai untuk mendapatkan proyek adalah PT. PE dan PT. IPP," tandas Ucok.

Lebih lanjut, Ucok mengatakan mafia yang bersemayam di Pertamina EP ini biasanya membuat perusahaan penyamaran dua sampai tiga tahun, kemudian digantikan dengan perusahaan penyamaran baru. Hal itu dilakukan guna menutupi praktik busuk.

"Sebagai informasi, oknum-oknum mafia ini mereka biasa ngumpul di sebuah Resto SG yang berlokasi di Senopati, sudah menjadi ritus bagi mereka selesai jam ngantor mereka makan-makan sambil bagi-bagi proyek," tukasnya.

Ucok menyayangkan kinerja Dirut Pertamina, Nicke Widyawati atas permainan kotor mafia yang berada di Pertamina EP tersebut. Apalagi, pada 2020 ini Pertamina EP kebanjiran proyek.

"Sebanyak 47 tujuh proyek hulu migas diserahkan Nicke kepada Pertamina EP," demikian Ucok.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya