Berita

Plt Jurubicara KPK, Ali Fikri/Net

Politik

PILKADA SERENTAK 2020

KPK Ingatkan Parpol Jangan Usung Cakada Yang Bermasalah

SENIN, 24 FEBRUARI 2020 | 11:10 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Partai politik dihimbau tidak sembarangan memberikan rekomendasi kepada calon yang akan maju pada Pilkada serentak tahun ini. Parpol harus memilih sosok yang bersih, tidak memiliki jejak rekam melakukan dugaan tindak pidana korupsi.

Plt Jurubicara KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah berkali-kali mengingatkan parpol untuk memilih sosok yang bersih sebagai calon kepala daerah (Cakada). Tidak terkecuali pada pilkada tahun ini.

"Tentunya kriteria calon yang bersih masih berlaku, dan KPK mengimbau untuk memilih calon yang bersih," kata Ali, Senin (24/2).


Himbauan itu menindaklanjuti laporan masyarakat soal sosok dengan jejak rekam kurang bersih yang mendeklarasikan diri maju di pilkada. Sosok itu diduga terlibat kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum.

"Informasi itu sudah didiskusikan (di KPK)," kata pria berlatarbelakang jaksa itu.

Siapa saja calon yang memiliki jejak rekam kurang bersih itu? KPK tidak spesifik menyebutkan nama-namanya. Namun, Ali menyebut ada beberapa daerah yang masuk catatan KPK terkait dengan fenomena itu. Salah satunya Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

"Iya memang betul (Makassar masuk catatan KPK), seperti apa (tindak lanjutnya) nanti akan disampaikan," demikian Ali Fikri.

Kota Makassar bakal menyelenggarakan pilkada tahun ini. Dan beberapa tokoh telah mendeklarasikan diri maju sebagai calon walikota. Salah satunya, mantan Walikota Makassar Moh. Ramdhan "Danny" Pomanto.

Danny Pomanto diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi fee 30 persen kegiatan sosialisasi dan penyuluhan SKPD di kecamatan se Kota Makassar tahun anggaran 2017.

Beberapa waktu lalu penyidik Tipikor Bareskrim Mabes Polri menetapkan Camat Rappocini, Hamri Haiyya sebagai tersangka. Bahkan, penyidik juga telah melimpahkan berkas perkara dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, Rabu (19/2).

Kasus ini terjadi saat Danny Pomanto menjabat Walikota Makassar. Danny juga telah diperiksa dalam kasus ini sebagai saksi. Penetapan tersangka Hamri menunjukkan bahwa penyidikan kasus tersebut terus berjalan. Dan juga terbuka peluang untuk menelusuri keterlibatan pihak lain.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Kapal-kapal yang Tertinggal

Sabtu, 09 Mei 2026 | 05:55

Teriakan ‘Bapak Aing’ Sambut Kirab Milangkala Tatar Sunda

Sabtu, 09 Mei 2026 | 05:36

Kebahagiaan Mahasiswa Baru

Sabtu, 09 Mei 2026 | 05:20

Pemerintah Mestinya Terbuka soal Harga Keekonomian BBM Bersubsidi

Sabtu, 09 Mei 2026 | 04:59

Nelayan Tradisional Soroti Tiga Isu Mendesak Masyarakat Pesisir

Sabtu, 09 Mei 2026 | 04:45

ASEAN dan Tantangan Ketahanan Energi Kawasan

Sabtu, 09 Mei 2026 | 04:25

Eks Wakapolda Sulsel Jabat Kapolda Sulteng

Sabtu, 09 Mei 2026 | 03:59

KIOTEC Kunjungi Korsel Perkuat Kapasitas SDM Kelautan

Sabtu, 09 Mei 2026 | 03:40

Meritokrasi dan Integritas dalam Promosi Perwira Tinggi TNI-Polri

Sabtu, 09 Mei 2026 | 03:28

Djaka Budi Utama Belum Tentu Bersalah dalam Kasus Suap Bea Cukai

Sabtu, 09 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya