Berita

Dato Sri Tahir dan Anies Baswedan/Net

Politik

Berpotensi Jadi Presiden, Alasan Anies Baswedan Dipepet Kekuatan Oligarki Ekonomi

SENIN, 24 FEBRUARI 2020 | 10:49 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Bacaan politik 2024 mulai dikemukakan oleh sejumlah lembaga survei dan pengamat politik. Beberapa nama pun mulai muncul, dan digadang-gadang bakal melanjutkan estafet Presiden Joko Widodo kelak.

Menariknya, para pemilik modal sudah mulai melakukan pendekatan dengan sejumlah tokoh. Salah satunya adalah Bos Mayapada Group Dato Sti Tahir, yang memberikan bantuan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Bantuan itu berupa 210 gerobak dan 20 booth untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah ibukota Jakarta.


Lantas, langkah Dato Sri Tahir ini mendapat tanggapan dari pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubaedillah Badrun.

Dia berpandangan, para pemilik modal mulai mencari cara untuk mengamankan bisnisnya dalam jangka waktu yang panjang.

"Cara baru itu adalah bagaimana mereka membaca orang-orang yang berpotensi memimpin di masa depan," ungkap Ubaedillah Badrun saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (24/2).

Disamping itu, Ubaedillah Badrun juga melihat tren politik saat ini memiliki kecendrungan yang lebih liberal. Dengan kata lain, dua kekuatan besar di pemerintahan, yakni oligarki politik dan oligarki ekonomi, tidak selalunya sejalan.

"Oligarki ekonomi punya kepentingan untuk bisnisnya. Jadi secara politik bisa dianggap sebagai sesuatu yang wajar terjadi disituasi politik sekarang yang sangat liberalistik," kata Ubaedillah Badrun.

Oleh karena itu, pendiri FKSMJ 1996 ini menyimpulkan, Anies Baswedan kemungkinan besar didukung oleh salah satu kekuatan oligarki ekonomi yang ada di Indonesia.

"Pak Anies ini berpotensi untuk masa depan, dan hasil survei menunjukan Pak Anies signifikan ya," sebut Ubaedillah Badrun.

"Tentu oligarki ekonomi ini ingin menemukan cara-cara baru agar bagaimana mereka bertahan," tutupnya menambahkan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya