Berita

Agus Harimurti Yudhoyono dinilai banyak pihak cocok menggantikan sang ayah di Partai Demokrat/Net

Politik

AHY Paling Potensial Teruskan Kepemimpinan, Demokrat Kembali Aklamasi?

SENIN, 24 FEBRUARI 2020 | 10:18 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menjelang Kongres Partai Demokrat pada bulan mendatang, nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disebut-sebut paling berpeluang menggantikan posisi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum.

Namun, sebelum  bisa menjadi orang nomor satu di Demokrat, AHY harus bisa mengatasi seluruh kendala yang mengadang. Di antaranya soal mekanisme pemilihan.

Saat ini sejumlah mekanisme Kongres mulai diapungkan ke permukaan. Sebagian menginginkan adanya sistem voting. Sebagian lainnya meminta sistem Konvensi. Bahkan tidak sedikit yang berharap Demokrat bisa kembali aklamasi.
Menanggapi hal ini, Direktur Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Ahmad Khoirul Umam menjelaskan, ketiga sistem itu sesungguhnya pernah dipraktikkan partai Demokrat.

Menanggapi hal ini, Direktur Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Ahmad Khoirul Umam menjelaskan, ketiga sistem itu sesungguhnya pernah dipraktikkan partai Demokrat.

Sistem voting dilakukan saat Kongres PD di Bandung (2010). Aklamasi digunakan saat Kongres 2015, dan mekanisme konvensi dijalankan jelang Pilpres 2014.

Kendati demikian, menurut Khoirul, Demokrat tampaknya akan cermat berhitung. Karena, mekanisme pemilihan Ketum itu tidak hanya berimplikasi pada ukuran demokratisnya sistem pemilihan, tetapi juga seberapa efektif untuk mengkonsolidasikan kekuatan partai. Supaya tidak terjebak dalam friksi-friksi internal yang tidak produktif.

"Karena itu Demokrat tampaknya lebih tepat menggunakan mekanisme aklamasi untuk menentukan Ketumnya," jelas Khoirul saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (24/2).

Pandangan Khoirul ini karena melihat beberapa faktor. Salah satunya, kian menguatnya dukungan jajaran pengurus daerah terhadap figur AHY yang dibuktikan banyaknya deklarasi dukungan pengurus DPD kepada AHY.

Selanjutnya, Demokrat juga harus berhitung cermat tentang potensi dampak sistem voting. Mekanisme ini akan dilakukan jika tidak ada titik temu antarfaksi-faksi untuk bersepakat aklamasi.

"Sejauh ini, belum terlihat faksi lain yang potensial, kecuali putra biologis dan ideologis SBY," terang Khoirul.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Kapal-kapal yang Tertinggal

Sabtu, 09 Mei 2026 | 05:55

Teriakan ‘Bapak Aing’ Sambut Kirab Milangkala Tatar Sunda

Sabtu, 09 Mei 2026 | 05:36

Kebahagiaan Mahasiswa Baru

Sabtu, 09 Mei 2026 | 05:20

Pemerintah Mestinya Terbuka soal Harga Keekonomian BBM Bersubsidi

Sabtu, 09 Mei 2026 | 04:59

Nelayan Tradisional Soroti Tiga Isu Mendesak Masyarakat Pesisir

Sabtu, 09 Mei 2026 | 04:45

ASEAN dan Tantangan Ketahanan Energi Kawasan

Sabtu, 09 Mei 2026 | 04:25

Eks Wakapolda Sulsel Jabat Kapolda Sulteng

Sabtu, 09 Mei 2026 | 03:59

KIOTEC Kunjungi Korsel Perkuat Kapasitas SDM Kelautan

Sabtu, 09 Mei 2026 | 03:40

Meritokrasi dan Integritas dalam Promosi Perwira Tinggi TNI-Polri

Sabtu, 09 Mei 2026 | 03:28

Djaka Budi Utama Belum Tentu Bersalah dalam Kasus Suap Bea Cukai

Sabtu, 09 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya