Berita

Agus Harimurti Yudhoyono dinilai banyak pihak cocok menggantikan sang ayah di Partai Demokrat/Net

Politik

AHY Paling Potensial Teruskan Kepemimpinan, Demokrat Kembali Aklamasi?

SENIN, 24 FEBRUARI 2020 | 10:18 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menjelang Kongres Partai Demokrat pada bulan mendatang, nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disebut-sebut paling berpeluang menggantikan posisi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum.

Namun, sebelum  bisa menjadi orang nomor satu di Demokrat, AHY harus bisa mengatasi seluruh kendala yang mengadang. Di antaranya soal mekanisme pemilihan.

Saat ini sejumlah mekanisme Kongres mulai diapungkan ke permukaan. Sebagian menginginkan adanya sistem voting. Sebagian lainnya meminta sistem Konvensi. Bahkan tidak sedikit yang berharap Demokrat bisa kembali aklamasi.
Menanggapi hal ini, Direktur Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Ahmad Khoirul Umam menjelaskan, ketiga sistem itu sesungguhnya pernah dipraktikkan partai Demokrat.

Menanggapi hal ini, Direktur Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Ahmad Khoirul Umam menjelaskan, ketiga sistem itu sesungguhnya pernah dipraktikkan partai Demokrat.

Sistem voting dilakukan saat Kongres PD di Bandung (2010). Aklamasi digunakan saat Kongres 2015, dan mekanisme konvensi dijalankan jelang Pilpres 2014.

Kendati demikian, menurut Khoirul, Demokrat tampaknya akan cermat berhitung. Karena, mekanisme pemilihan Ketum itu tidak hanya berimplikasi pada ukuran demokratisnya sistem pemilihan, tetapi juga seberapa efektif untuk mengkonsolidasikan kekuatan partai. Supaya tidak terjebak dalam friksi-friksi internal yang tidak produktif.

"Karena itu Demokrat tampaknya lebih tepat menggunakan mekanisme aklamasi untuk menentukan Ketumnya," jelas Khoirul saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (24/2).

Pandangan Khoirul ini karena melihat beberapa faktor. Salah satunya, kian menguatnya dukungan jajaran pengurus daerah terhadap figur AHY yang dibuktikan banyaknya deklarasi dukungan pengurus DPD kepada AHY.

Selanjutnya, Demokrat juga harus berhitung cermat tentang potensi dampak sistem voting. Mekanisme ini akan dilakukan jika tidak ada titik temu antarfaksi-faksi untuk bersepakat aklamasi.

"Sejauh ini, belum terlihat faksi lain yang potensial, kecuali putra biologis dan ideologis SBY," terang Khoirul.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Deteksi Dini, Lapas Cianjur Periksa Kesehatan Warga Binaan dan Pegawai

Jumat, 25 September 2026 | 20:20

Tahu Manuver Pelindo, Kejagung Serahkan Eksekusi Silfester Matutina ke Kejari Jaksel

Jumat, 25 September 2026 | 20:16

Antam Serap 9 Ton Emas Freeport hingga Agustus 2026

Jumat, 25 September 2026 | 19:43

160 Ribu Orang Ikut Rekrutmen BI, Lulusan Teknologi Masih Minim

Jumat, 25 September 2026 | 19:36

Ratusan Hotel di Bandung Dijual, Pemerintah Jangan Tutup Mata!

Jumat, 25 September 2026 | 19:09

Kata IPW, Ombudsman Melampaui Kewenangan Saat Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 19:08

Xiaomi 18 Fold Smartphone Lipat Canggih Bertenaga Kamera Leica

Jumat, 25 September 2026 | 18:41

Bogasari Dorong UMKM Surabaya Naik Kelas

Jumat, 25 September 2026 | 18:37

KPU Harus Terang Benderang Jelaskan Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran

Jumat, 25 September 2026 | 18:28

DPR Segera Panggil Ombudsman dan Ditjenpas soal Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 18:18

Selengkapnya