Berita

Agus Harimurti Yudhoyono dinilai banyak pihak cocok menggantikan sang ayah di Partai Demokrat/Net

Politik

AHY Paling Potensial Teruskan Kepemimpinan, Demokrat Kembali Aklamasi?

SENIN, 24 FEBRUARI 2020 | 10:18 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menjelang Kongres Partai Demokrat pada bulan mendatang, nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disebut-sebut paling berpeluang menggantikan posisi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum.

Namun, sebelum  bisa menjadi orang nomor satu di Demokrat, AHY harus bisa mengatasi seluruh kendala yang mengadang. Di antaranya soal mekanisme pemilihan.

Saat ini sejumlah mekanisme Kongres mulai diapungkan ke permukaan. Sebagian menginginkan adanya sistem voting. Sebagian lainnya meminta sistem Konvensi. Bahkan tidak sedikit yang berharap Demokrat bisa kembali aklamasi.
Menanggapi hal ini, Direktur Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Ahmad Khoirul Umam menjelaskan, ketiga sistem itu sesungguhnya pernah dipraktikkan partai Demokrat.

Menanggapi hal ini, Direktur Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Ahmad Khoirul Umam menjelaskan, ketiga sistem itu sesungguhnya pernah dipraktikkan partai Demokrat.

Sistem voting dilakukan saat Kongres PD di Bandung (2010). Aklamasi digunakan saat Kongres 2015, dan mekanisme konvensi dijalankan jelang Pilpres 2014.

Kendati demikian, menurut Khoirul, Demokrat tampaknya akan cermat berhitung. Karena, mekanisme pemilihan Ketum itu tidak hanya berimplikasi pada ukuran demokratisnya sistem pemilihan, tetapi juga seberapa efektif untuk mengkonsolidasikan kekuatan partai. Supaya tidak terjebak dalam friksi-friksi internal yang tidak produktif.

"Karena itu Demokrat tampaknya lebih tepat menggunakan mekanisme aklamasi untuk menentukan Ketumnya," jelas Khoirul saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (24/2).

Pandangan Khoirul ini karena melihat beberapa faktor. Salah satunya, kian menguatnya dukungan jajaran pengurus daerah terhadap figur AHY yang dibuktikan banyaknya deklarasi dukungan pengurus DPD kepada AHY.

Selanjutnya, Demokrat juga harus berhitung cermat tentang potensi dampak sistem voting. Mekanisme ini akan dilakukan jika tidak ada titik temu antarfaksi-faksi untuk bersepakat aklamasi.

"Sejauh ini, belum terlihat faksi lain yang potensial, kecuali putra biologis dan ideologis SBY," terang Khoirul.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

Kapolda Metro Buka UKW: Lawan Hoaks, Jaga Jakarta

Selasa, 16 Desember 2025 | 22:11

Aktivis 98 Gandeng PB IDI Salurkan Donasi untuk Korban Banjir Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:53

BPK Bongkar Pemborosan Rp12,59 Triliun di Pupuk Indonesia, Penegak Hukum Diminta Usut

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:51

Legislator PDIP: Cerita Revolusi Tidak Hanya Tentang Peluru dan Mesiu

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:40

Mobil Mitra SPPG Kini Hanya Boleh Sampai Luar Pagar Sekolah

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:22

Jangan Jadikan Bencana Alam Ajang Rivalitas dan Bullying Politik

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:19

Prabowo Janji Tuntaskan Trans Papua hingga Hadirkan 2.500 SPPG

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Trio RRT Harus Berani Masuk Penjara sebagai Risiko Perjuangan

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Yaqut Cholil Qoumas Bungkam Usai 8,5 Jam Dicecar KPK

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:47

Prabowo Prediksi Indonesia Duduki Ekonomi ke-4 Dunia dalam 15 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:45

Selengkapnya