Mahathir Mohamad ketika mengkampanyekan Pakatan Harapan dalam Pemilu 2018./Net
Partai Amanah Negara atau Amanah dan Partai Aksi Demokrasi (DAP) memilih untuk berhati-hati menyikapi keretakan yang sedang terjadi di tengah koalisi Pakatan Harapan.
Kedua partai itu adalah anggota koalisi Pakatan Harapan yang memenangkan pemilihan umum tahun 2018 lalu.
Dua partai lainnya di dalam PH, Partai Keadilan Rakyat (PKR) dan Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) atau Bersatu tengah bersengketa mengenai kursi Perdana Menteri yang kini diduduki Mahathir Mohamad.
Sebagian anggota Parlemen Malaysia dari PKR memberikan dukungan kepada Mahathir Mohamad.
Pakatan Harapan memiliki 129 kursi dari 222 kursi Parlemen Malaysia.
Dari 129 kursi itu, 50 di antaranya dimiliki oleh PKR, disusul DAP (42 kursi), Bersatu (26 kursi), dan Amanah (11 kursi).
Sejauh ini, tanda-tanda ke arah koalisi baru sudah tampak. UMNO yang pernah berkuasa dan kini memiliki 39 kursi di Parlemen Malaysia memberikan dukungan kepada Mahathir Mohamad. Begitu juga dengan Partai Islam Se-Malaysia (PAS) dan Gabungan Partai Serawak (GPS) yang masing-masing memiliki 18 kursi.
Gabungan Bersatu Sabah (GBS) juga disebutkan memberikan dukungan untuk Mahathir Mohamad.
Dibutuhkan minimal 112 kursi di Parlemen untuk membentuk pemerintahan baru.
Situasi ini mengancam Anwar Ibrahim dan PKR yang kini dipimpinnya.
Anwar Ibrahim siang ini (Senin, 24/2) dijadwalkan bertemu Yang Dipertuan Agong di Istana Negara untuk membicarakan berbagai persoalan yang sedang terjadi di arena politik negeri jiran. Disebutkan bahwa Anwar Ibrahim akan datang bersama istrinya yang juga Wakil Perdana Menteri Wan Azizah.
Kembali ke DAP dan Amanah, dua partai anggota koalisi PH yang kini bagai pelanduk di antara dua gajah.
Ketua Amanah di Johor, Aminolhuda Hassan, seperti dikutip dari
Berita Harian mengatakan, pihaknya tidak akan buru-buru memberikan pernyataan sikap.
“Kami mau melihat apa sebenarnya yang terjadi,†katanya seperti dilaporkan
Berita Harapan tadi malam (Minggu, 23/2).
Sayap Pemuda DAP Johor juga dilaporkan mengambil sikap serupa.
“Saya mendapatkan kabar ini dari pemberitaan di internet,†kata Ketua DAPSY Johor, Sheikh Umar Bagharib Ali,yang juga EXCO Pembangunan Keusahawanan, Koperasi dan Ekonomi Kreatif Johor.
