Berita

Ketua Front Pembela Islam (FPI), KH. Sobri Lubis saat orasi dari atas mobil komando/RMOL

Politik

Saran Ketua FPI: Koruptor Nggak Perlu Dipenjara, Cukup Dipotong Tangan

JUMAT, 21 FEBRUARI 2020 | 17:54 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah harus tegas dalam memberantas korupsi di negeri ini. Terlebih, belum genap seratus tahun utang Indonesia sudah menggunung dan akan menyengsarakan masa depan rakyat Indonesia.

Begitu kata Ketua Front Pembela Islam (FPI), KH. Sobri Lubis saat berorasi di Aksi 212 yang mengangkat tema “Berantas Megakorupsi, Selamatkan NKRI” yang digelar di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Jumat (21/2).

Untuk itu, Sobri Lubis menyarankan kepada pemerintah untuk menerapkan hukum Islam kepada para koruptor, yakni dengan memberlakukan hukuman potong tangan.


"Kita buat kesepakatan, korupsi di bawah Rp 1 miliar potong tangan. Bagaimana setuju?" ungkap Sobri disambut teriakan dukungan dan takbir peserta aksi.

“Nggak usah dipenjara itu malah bikin negara  rugi. Kenapa? Dipenjara orang dikasih makan. Dia enak selfie-selfie. Sedangkan orang miskin yang jujur, berjuang nggak dikasih makan negara," lanjutnya.

Sementara bagi mereka yang kedapatan korupsi di atas Rp 1 miliar, maka negara tidak perlu lagi berkompromi. Lebih baik berikan hukuman berupa potong leher alias hukuman mati.

Menurutnya, salah satu tujuan hukum Islam adalah menciptakan efek jera dan pelajaran untuk orang lainnya. Tentu ini berbeda dengan hukum sekarang, yang menurutnya justru memberi kenyamanan dan melindungi para pelaku.

"Jadi mau koruptor dipenjara atau dipotong tangannya? Kalau sudah buntung suruh masuk kantor. Nanti temennya tobat. InsyaAllah duit rakyat aman," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya