Berita

Ketua Front Pembela Islam (FPI), KH. Sobri Lubis saat orasi dari atas mobil komando/RMOL

Politik

Saran Ketua FPI: Koruptor Nggak Perlu Dipenjara, Cukup Dipotong Tangan

JUMAT, 21 FEBRUARI 2020 | 17:54 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah harus tegas dalam memberantas korupsi di negeri ini. Terlebih, belum genap seratus tahun utang Indonesia sudah menggunung dan akan menyengsarakan masa depan rakyat Indonesia.

Begitu kata Ketua Front Pembela Islam (FPI), KH. Sobri Lubis saat berorasi di Aksi 212 yang mengangkat tema “Berantas Megakorupsi, Selamatkan NKRI” yang digelar di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Jumat (21/2).

Untuk itu, Sobri Lubis menyarankan kepada pemerintah untuk menerapkan hukum Islam kepada para koruptor, yakni dengan memberlakukan hukuman potong tangan.


"Kita buat kesepakatan, korupsi di bawah Rp 1 miliar potong tangan. Bagaimana setuju?" ungkap Sobri disambut teriakan dukungan dan takbir peserta aksi.

“Nggak usah dipenjara itu malah bikin negara  rugi. Kenapa? Dipenjara orang dikasih makan. Dia enak selfie-selfie. Sedangkan orang miskin yang jujur, berjuang nggak dikasih makan negara," lanjutnya.

Sementara bagi mereka yang kedapatan korupsi di atas Rp 1 miliar, maka negara tidak perlu lagi berkompromi. Lebih baik berikan hukuman berupa potong leher alias hukuman mati.

Menurutnya, salah satu tujuan hukum Islam adalah menciptakan efek jera dan pelajaran untuk orang lainnya. Tentu ini berbeda dengan hukum sekarang, yang menurutnya justru memberi kenyamanan dan melindungi para pelaku.

"Jadi mau koruptor dipenjara atau dipotong tangannya? Kalau sudah buntung suruh masuk kantor. Nanti temennya tobat. InsyaAllah duit rakyat aman," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Deteksi Dini, Lapas Cianjur Periksa Kesehatan Warga Binaan dan Pegawai

Jumat, 25 September 2026 | 20:20

Tahu Manuver Pelindo, Kejagung Serahkan Eksekusi Silfester Matutina ke Kejari Jaksel

Jumat, 25 September 2026 | 20:16

Antam Serap 9 Ton Emas Freeport hingga Agustus 2026

Jumat, 25 September 2026 | 19:43

160 Ribu Orang Ikut Rekrutmen BI, Lulusan Teknologi Masih Minim

Jumat, 25 September 2026 | 19:36

Ratusan Hotel di Bandung Dijual, Pemerintah Jangan Tutup Mata!

Jumat, 25 September 2026 | 19:09

Kata IPW, Ombudsman Melampaui Kewenangan Saat Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 19:08

Xiaomi 18 Fold Smartphone Lipat Canggih Bertenaga Kamera Leica

Jumat, 25 September 2026 | 18:41

Bogasari Dorong UMKM Surabaya Naik Kelas

Jumat, 25 September 2026 | 18:37

KPU Harus Terang Benderang Jelaskan Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran

Jumat, 25 September 2026 | 18:28

DPR Segera Panggil Ombudsman dan Ditjenpas soal Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 18:18

Selengkapnya