Berita

Wakil Ketua Umum DPP PKB, Ida Fauziyah/Net

Politik

Publik Dipersilakan Kritik RUU Ciptaker, PKB: Memang Beginilah Demokrasi

KAMIS, 20 FEBRUARI 2020 | 22:13 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Masyarakat dipersilakan untuk mengawasi hingga mengkritik Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang kini sudah diserahkan pemerintah kepada DPR RI.

"Input dan pandangan masyarakat yang mendukung atau menolak bisa mewarnai proses ini. Memang beginilah demokrasi," kata Wakil Ketua Umum DPP PKB, Ida Fauziyah di Jakarta, Kamis (20/2).

Mengenai sikap partai, ia menegaskan PKB mendukung upaya terobosan untuk percepatan penciptaan lapangan pekerjaan, termasuk RUU Ciptaker.


"Konstituen kami rata-rata petani dan pemilik usaha kecil di desa dan perkotaan. RUU ini menyediakan perlindungan dan penguatan bagi UMKM, baik dari segi permodalan, akses kredit, pemasaran, sampai pelatihan. Akan baik sekali bila ada UU yang bisa mempermudah itu semua," sambung Menteri Ketenagakerjaan ini.

PKB pun akan mendorong anggota DPR RI turut serta menyempurnakan RUU tersebut. Hal itu menjadi sikap PKB sebagai partai pendukung pemerintah.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya