Anggota Komisi III DPR fraksi PKS, Dimyati Natakusuma/RMOL
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap salah satu tersangka kasus gagal bayar polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya, Benny Tjokro bisa menjadi pelapor pelanggaran atau whistleblower.
Hal itu bertujuan agar skandal yang merugikan keuangan negara hingga Rp 13,7 triliun (data Kejaksaan Agung) itu segera terbongkar.
"Saya sih berharap Benny Tjokro itu jadi
whistleblower," kata anggota Komisi III DPR fraksi PKS, Dimyati Natakusuma di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2).
Dalam perjalanannya, kasus gagal bayar Jiwasraya yang juga di dalamnya diduga mengandung unsur korupsi kini ditangani Kejaksaan Agung. Di ranah legislatif, DPR juga telah menggelar panitia kerja (Panja) Jiwasraya di beberapa komisi. Bahkan terbaru, PKS dan Demokrat ngotot membawa kasus ini ke panitia khusus (Pansus).
Usulan Pansus tersebut masih dibahas di Rapat Pimpinan (Rapim) dan akan dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk selanjutnya jika disepakati dibawa ke Paripurna.
"Kalo di Pansus itu kan dengan sendirinya akan terbongkar. Jadi kita berharap diumumkan di Paripurna," pungkasnya.
Di sisi lain, ia enggan berspekulasi apakah ada upaya tarik-ulur terhadap Jiwasrayagate ini, sehingga pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang telah diusulkan fraksi PKS dan Demokrat hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya.
"Ya kan buktinya ada. Kita liat kan ada yang setuju dengan Pansus ada yang tidak setuju dengan Pansus," tutup mantan Bupati Pandeglang dua periode ini.
Pada kasus ini, selain Benny Tjokro, empat orang telah ditetapkan tersangka.
Mereka adalah Heru Hidayat selaku Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM), Direktur Keuangan Jiwasraya Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo, Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018 Hendrisman Rahim, kemudian mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Syahmirwan.
