Akbar Faizal saat kampanyekan Partai Nasdem/Net
Riset Nagara Institute yang menyebutkan tentang menguatnya oligarki politik di alam demokrasi Indonesia dipandang tidak relevan. Nagara Institute menyebutkan Nasdem peringkat tertinggi terpapar dinasti politik.
Merespons riset lembaga pimpinan Akbar Faizal iti, politisi Partai Nasdem Willy Aditya menyatakan oligarki hanya relevan di alam demokrasi yang tertutup. Sementara Indonesia, kata Willy menganut sistem politik yang terbuka.
"Jadi risetnya tidak relevan, dan cenderung tendensius. Saya tidak tahu mengapa Bung Akbar melakukan riset semacam itu. Padahal semasa di Nasdem tidak ada hal yang diskriminatif terhadapnya. Tapi it's okelah. Itu hak dia," ungkap Willy Aditya di Jakarta, Selasa (18/2).
Lebih jauh Willy menjelaskan, keterbukaan alam demokrasi di Indonesia telah memberikan ruang kepada seluruh warga untuk berkontestasi di ruang politik.
Terkait sosok terpilih adalah mereka yang kebetulan memiliki hubungan pejabat publik tertentu, itu soal yang berbeda.
"Apakah hak itu hanya dimiliki oleh mereka yang punya hubungan atau kedekatan dengan pejabat publik? Tidak! Buktinya Davin Kirana enggak lolos. Saya malah lolos. Emang siapa saya? Jadi identifikasi dari Bung Akbar ini tidak tepat," ucapnya.
Selain itu, UU juga tidak melarang seorang kerabat pejabat publik untuk ikut kontestasi demokrasi. "Itu bahkan MK yang memutuskan. Padahal saat itu DPR memiliki produk yang cukup progresif terkait isu dinasti politik. Tapi dianulir oleh MK. Itulah kenyataannya," imbuhnya.
Bagi Willy, apa yang terjadi di alam demokrasi Indonesia adalah keniscayaan atas sistem politik dan demokrasi yang berlaku di Indonesia. Para kontestan hanya mengoptimalkan peluang-peluang yang ada.
Secara retorika, Willy mempertanyakan pemaknaan oligarki oleh Nagara Institute. Soal kedekatan atau hubungan mereka yang terpilih sebagai anggota DPR dengan pejabat publik, itu bukanlah oligarki.
"Kalau yang dimaksud adalah oligarki adalah pemerintahan segelintir orang, apa itu terjadi saat ini? Kalau yang dimaksud adalah persekongkolan, apakah terjadi persekongkolan dari mereka yang dekat dengan pejabat publik? Intinya, semua pihak memiliki peluang dan kesempatan yang sama, tidak terkecuali Bung Akbar kemarin," tambahnya.
Menurut Willy, jumlah yang diidentifikasi oleh Nagara tidak mencerminkan adanya oligarki.
"Angka 17 persen adalah angka yang kecil. Dan justru itu membantah simpulan yang disampaikan oleh Nagara sendiri soal oligarki ini," pungkasnya.
