Berita

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung/Net

Politik

Pengamat: Pernyataan Pramono Larang Jokowi Ke Kediri Cenderung Rasis Budaya

SENIN, 17 FEBRUARI 2020 | 22:32 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Secara kultural, selalu ada hal klenik dalam praktik politik di Indonesia.

Begitu disampaikan pengamat politik dari Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah dalam menagggapi pernyataan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung yang melarang Presiden Jokowi ke Kediri karena takut lengser.

Namun demikian, kultur klenik tersebut tak serta-merta menjadi dasar utama Sekretaris Kabinet melarang agenda kunjungan seorang presiden.

“Tetapi kondisi itu tidak bijak jika dijadikan rujukan utama, terlebih proses politik kita sudah by system, tidak bisa hanya sebab datang ke Kediri lalu menyebabkan Presiden lengser, pikiran semacam itu seharusnya tidak keluar dari pejabat publik,” ucap Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (17/2).

Sebaliknya, pernyataan Pramono tersebut justru bisa berpotensi menjadi masalah baru lantaran melarang seorang kepala negara yang sudah sejatinya mengunjungi daerah pemerintahannya.

“Pramono punya potensi rasis budaya, di mana masyarakat Kediri ia anggap ancaman dalam perspektif mistis. Padahal pejabat publik seharusnya tidak demikian,” ujarnya.

Oleh karenanya, pihaknya menyanagkan narasi yang dibangun pembantu presiden yang seakan-akan lebih percaya pada hal-hal yang berbau mistis.

“Sangat disayangkan pernyataan itu. Andai benar presiden lengser setelah berkunjung ke satu daerah, satu-satunya alasan tentu karena presiden tidak lagi diharapkan publik, bukan hal mistis,” tandasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Ukraina Lancarkan Serangan Drone di Beberapa Wilayah Rusia

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:03

Bonus Olimpiade Ditahan, Polisi Prancis Ancam Ganggu Prosesi Estafet Obor

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:02

Antisipasi Main Judi Online, HP Prajurit Marinir Disidak Staf Intelijen

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:37

Ikut Aturan Pemerintah, Alibaba akan Dirikan Pusat Data di Vietnam

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:29

KI DKI Ajak Pekerja Manfaatkan Hak Akses Informasi Publik

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:27

Negara Pro Rakyat Harus Hapus Sistem Kontrak dan Outsourcing

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:17

Bandara Solo Berpeluang Kembali Berstatus Internasional

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:09

Polisi New York Terobos Barikade Mahasiswa Pro-Palestina di Universitas Columbia

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:02

Taruna Lintas Instansi Ikuti Latsitardarnus 2024 dengan KRI BAC-593

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:55

Peta Koalisi Pilpres Diramalkan Tak Awet hingga Pilkada 2024

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:50

Selengkapnya