Pemilihan kepala daerah juga tidak luput dari jerat oligarki. Nagara Institute (NI) memotret secara fokus pada pilkada serentak yang sudah dilaksanakan tiga kali: 2015, 2017, dan 2018.
"Kami menemukan bahwa selama tiga kali pilkada serentak di 541 wilayah (33 provinsi, 419 kabupaten. dan 89 kota), ada 80 wilayah (14.78 persen) yang terpapar dinasti politik," kata Direktur Eksekutif NI, Akbar Faizal saat peluncuran NI sekaligus rilis daerah terpapar dinasti politik sebagai dampak oligarki parpol, di Ruang Indonesia Raya, Hutan Kota Plataran, Kawasan GBK, Jakarta (17/2).
Dijelaskan Akbar Faizal, Jawa Timur menjadi provinsi dengan wilayah terbanyak terpapar politik dinasti yakni sebanyak 14 wilayah. Disusul Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan dengan masing-masing 6 wilayah.
Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Banten berada di urutan ketiga dengan 5 wilayah terikat oligarki. Selanjutnya Kalimantan Timur, Sumatera Utara dan Lampung dengan 4 wilayah.
Namun apabila wilayah terpapar dinasti politik dibandingkan dengan jumlah wilayah pilkada per provinsi, maka Banten menempati posisi teratas dalam daftar Iima besar dengan 55,56 persen.
Di posisi kedua adalah Kalimantan Timur dengan 36,36 persen wilayah terpapar dinasti politik. Jawa Timur berada di urutan ketiga dengan 35.90 persen. Bali dengan 30.00 persen, Sumatera Selatan dengan 27.78 persen.
NI sebelumnya merilis data
partai politik dan per
wilayah hasil pemilihan anggota DPR 2019-2024 yang terpapar dinasti politik.
Akbar Faizal mengatakan, temuan ini tentu menjadi indikasi kuat adanya masalah dalam sistem rekrutmen. Ketika partai politik mengidap penyakit, maka akan berdampak secara langsung pada kesehatan demokrasi.
"Oligarki dalam partai politik sebagaiman tercermin dalam menguatnya dinasti politik telah merusak demokrasi kita. Jika hal tersebut tidak mendapat perhatian serius dari publik, maka kita akan memasuki sebuah fase yang paling berbahaya dalam demokrasi kita," tutupnya.
