Saleh Partaonan Daulay/Net
Sekretaris Kabinet, Pramono Anung tidak tepat melarang Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kota Kediri, Jawa Tengah. Menteri PDI itu percaya Kediri sebagai daerah angker untuk presiden.
Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan, pernyataan Pramono Anung itu mestinya tidak perlu disampaikan ke publik.
Sebab, tidak ada argumen sosiologis, politis, akademis, dan religius yang dapat memperkuat asumsi itu. Bahkan, pernyataan itu dapat menimbulkan kegalauan di tengah masyarakat.
"Kediri itu ya sama dengan DKI Jakarta. Siapa pun boleh datang berkunjung. Saya tidak percaya akan dugaan mistis seperti itu," kata Saleh Daulay, Senin (17/2).
Mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah ini menyebutkan, situasi politik tanah air sangat stabil. Presiden Jokowi juga didukung masyoritas partai politik.
Tidak hanya itu, ada banyak kelompok masyarakat yang mendukung dan membantu Jokowi. Dengan demikian, secara politis rasanya tidak mungkin ada yang mau melengserkan Jokowi.
"Dan tidak mudah loh untuk melengserkan presiden. Ada banyak persyaratan konstitusional yang harus dipenuhi. Dengan persyaratan itu, rasanya sulit sekali," ujar Saleh Daulay.
Dia pun menduga, Pramono Anung agak sedikit bercanda ketika menyatakan hal itu. Bisa saja, dia sedang meminta maaf atas ketidakhadiran Presiden. Lalu disampaikan semacam candaan seperti itu.
"Itu hanya canda saja kali ya. Saya belum melihat dan mendengar langsung pernyataannya. Tapi saya berharap itu hanya sebatas candaan saja," demikian Saleh Daulay.
