Berita

Ekonom senior Rizal Ramli/RMOL

Politik

Gawat! Menurut RR, Pemerintah Kembali Ulangi Kebiasaan Buruk Saat Krisis 1998

MINGGU, 16 FEBRUARI 2020 | 19:21 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Ada kebiasaan buruk pejabat di masa krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang kini kembali dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Kebiasan yang dimaksud adalah penolakan realita atau self denial terhadap bobroknya perekonomian negara.

Menurut ekonom senior DR. Rizal Ramli, kebiasaan tersebut setidaknya sudah terlihat selama dua tahun terakhir.


RR, begitu Rizal Ramli kerap disapa, menceritakan bagaimana pengalamannya saat pemerintah mengabaikan pandangannya mengenai perkiraan krisis ekonomi yang akan menimpa Indonesia 1997-1998.

Saat itu, tepatnya bulan Oktober 1996, pandangan RR diterbitkan dalam perkiraan 'Econit’s Economic Outlook 1977' bahwa ekonomi Indonesia bakal mengalami krisis 1997/1998.

Namun pandangan satu-satunya ekonom yang memperkirakan krisis ekonomi 1998 dalam dua tahun sebelum terjadi ini dibantah mentah-mentah oleh sejumlah analis dalam negeri maupun luar negeri.

"Perkiraan RR berdasarkan utang swasta yang kelewatan, defisit current account besar, overvaluasi rupiah dan kelemahan struktural dalam perbankan Indonesia. Namun akhirnya krisis ekonomi Indonesia 1997/98 menjadi krisis terbesar di Asia, ekonomi Indonesia anjlok dari rata-rata 6% pertahun menjadi -12,9% di tahun 1998," kata Rizal Ramli dalam keterangannya kepada redaksi yang juga diunggah di akun Twitternya, Minggu (16/2).

Saat itu, jelasnya, para pejabat ekonomi Indonesia selalu menolak realita atau self denial dengan selalu mengatakan bahwa fundamental ekononomi RI bagus.

Kini, kebiasaan pemerintah yang berkilah itu kembali dilihat oleh mantan Menko Perekonomin ini.

"Dua tahun terakhir, pejabat-pejabat Indonesia mengulang kebiasaan buruk self-denial (menolak kenyataan) bahwa kondisi ekonomi semakin memburuk, tanpa kemampuan melakukan inovasi dan terobosan kebijakan untuk turn-around. Kita dapat menghindari krisis, tapi tidak dengan cara-cara lama Pak Jokowi," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya