Berita

Lobster/Net

Publika

Prohibition On Baby Lobster

SABTU, 15 FEBRUARI 2020 | 15:53 WIB | OLEH: ZENG WEI JIAN

PELARANGAN export baby lobster serupa prohibition on alcohol (Volstead Act). Figurnya; mantan Menteri Susi Pudjiastuti dan President Woodrow Wilson. Beda skala tapi sama dalam modus operandi.

Prohibition on baby lobster didasari oleh insting Madam Susi; baby lobster akan punah. Data "semau gue". Tanpa riset.

Fenomena "Blue Monday" menjadi trigger kelompok Conservative Protestant dan Woman's Christian Temperance Union membentuk "Liga Anti Salon" mendorong keluarnya pelarangan alkohol. Mereka sebut diri kelompok "Dry".


Leit motif-nya mungkin baik. Mereka ingin meningkatkan produktivitas kaum buruh yang setiap hari Senin sering kerja dalam kondisi semi hangover. Akibat mabuk-mabukan dan happy weekend.

Alkohol dituduh sumber KDRT, alcoholism, dan saloon-based political corruption. Normal apabila "ku klux klan" dan radical spartan idealism groups antusias dukung prohibition.

Goddamn stupid motherfuckers; setelah diberlakukan 10 tahun, pelarangan alkohol malah mengundang sindikat mafia.

The coastlines and land borders of the United States offered an 18.700-mile invitation to smugglers
.

Tahun 1925, Assistant Secretary of the Treasury in charge of enforcement, General Lincoln C. Andrew menyatakan dia dan pasukannya hanya berhasil mengintersepsi 5 persen dari aktivitas liquor smuggling. Woman's Christian Temperance Union minta tambahan 5 juta dolar untuk polisi.

Wickersham Report rilis laporan; output produksi alkohol meningkat 6 kali lipat antara tahun 1919 dan 1929.

Prohibition on alcohol justru menyuburkan organized crime. Mob leaders seperti Lucky Luciano, Frank CostelloMeyer Lansky dan Al Capone muncul ke permukaan. Mereka disebut "Tammany Hall", the Manhattan-based Democratic political machine yang terdiri dari Italian-American Mafias and Jewish-heritage gangs that made up the New York Mob.

Mereka berinteraksi dengan politisi New York seperti Al Smith.

Prohibition on alcohol
punya primary target: the working-class poor. "A rich family could have a cellar-full of liquor and get by, it seemed, but if a poor family had one bottle of home-brew, there would be trouble," tulis Historian Lizabeth Cohen.

Persis dengan larangan baby-lobster. Nelayan kecil yang tadinya nguliahin anaknya terancam drop out. Negara dirugikan Rp 900 miliar per tahun.

Pelarangan alkohol dan baby lobster tidak bisa stop smuggling. Selama adanya suplai-n-demand. Pelarangan hanya menambah cost of production & cost of risk. Sehingga harga tinggi. End-user tercekik rule of the mafias.

Menteri KKP Edhy Prabowo tidak punya bisnis perikanan. Jadi asyik-asyik saja. Tidak ada conflict of interest.

Dia menteri yang tepat memperbaiki arena kelautan dan perikanan dengan anggaran cuma Rp 6 triliun akibat disclaimer BPK dua tahun berturut-turut.

Thanks to Madame Susi.

Penulis adalah aktivis Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak).

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Vatikan Tolak Gabung Board of Peace, Ingin Konflik Palestina Diselesaikan PBB

Rabu, 18 Februari 2026 | 16:18

Korban Bencana Sumatera Dapat Bantuan Perabot dan Ekonomi hingga Rp8 Juta

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:56

KPK Panggil Petinggi PT Niogayo Bisnis Konsultan terkait Suap Pajak

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:36

Pemeriksaan Mantan Menhub Budi Karya di KPK Dijadwal Ulang

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:24

Pajak: Gelombang Protes dan Adaptasi Kebijakan Pusat

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:20

Tujuh Jukir Liar di Pasar Tanah Abang Diamankan

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:17

Tiga Bos Swasta di Kasus Korupsi Proyek Kantor Pemkab Lamongan Dipanggil KPK

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:15

Sambut Ramadan, Prabowo Sedekah 1.455 Sapi untuk Tradisi Meugang Aceh

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:07

Sembako Diaspora Malaysia untuk Warga Aceh Tertahan di Bea Cukai

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:02

85 Negara Anggota PBB Kecam Upaya Israel Ubah Status Tanah Tepi Barat

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:54

Selengkapnya