Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Ekonomi Loyo, Jokowi Diprediksi Segera Rombak Tim Ekonomi

JUMAT, 14 FEBRUARI 2020 | 19:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Tidak ada kemajuan yang signifikan dalam perekonomian Indonesia di periode kedua Presiden Joko Widodo. Laju ekonomi menurun dan krisis global terus menghantui masa depan bangsa, lantaran pondasi yang dimiliki lemah.

Tim 9 DPP Partai Golkar bahkan memprediksi akan ada perombakan di kabinet Joko Widodo-Maruf Amin dalam waktu dekat, khususnya di tim ekonomi.

“Sebelum lebaran atau sesudah saya yakin akan ada menteri yang di-reshuffle. Ada sekitar 9 menteri,” ujar Koordintor Tim 9 DPP Partai Golkar Cyrillus Kerong di kantornya, Jalan Hang Jebat, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2).


Dia mengurai bahwa memasuki tahun 2020 ini kondisi ekonomi dan kehidupan rakyat Indonesia akan semakin sulit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan adanya daya beli masyarakat yang semakin merosot dan kondisi ekonomi semakin sulit.

“Ini akibat pertumbuhan kredit yang bakal lebih rendah dari 7 persen selama 2020. Dalam kondisi yang sulit ini, sebagian besar uang tersebut tersedot untuk membeli Surat Utang Negata (SUN) yang bunganya lebih tinggi dari bunga deposito,” urainya.

Selain itu, kondisi ini juga akan diperparah lagi dengan menggunungnya total utang luar negeri, baik pemerintah dalam hal ini BUMN maupun swasta.

BPS mencatat, total utang luar negeri sampai Januari 2020, mencapai sedikitnya Rp 5.076,17 triliun. Dari jumlah ini, total utang selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (sampai dengan kuartal III 2019 saja) sudah mencapai Rp 2.759,92 triliun. Nilai ini naik sekitar Rp 251,59 triliun dibandingkan dengan kuartal III 2018.

“Utang sebesar itu mulai menghadapi masalah karena melemahnya pendapatan negara sebagai akibat ekspor yang menurun dan pemasukan pajak yang tidak mencapai target,” tegasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya