Berita

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima draft RUU Omnibus Law dari Pemerintah/RMOL

Politik

Terima Draft RUU Omnibus Law, Ketua DPR RI: Namanya Bukan Cilaka Lagi

RABU, 12 FEBRUARI 2020 | 16:03 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah pusat melalui enam menteri telah menyerahkan draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan kerja kepada Pimpinan DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (12/2).

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi, draf tersebut diserahkan enam menteri sekitar pukul 13.00 WIB.

Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut diterima langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani; Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel; dan Azis Syamsuddin.


Sedangkan dari pihak pemerintah ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly; Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil; Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah; dan Menteri LHK, Siti Nurbaya.

“Pada hari ini hadir Menko Perekonomian, Menkeu, Menaker, Menteri ATR, Menkumham, Menteri LHK ke DPR untuk berkoordinasi terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Jadi sudah bukan cipta lapangan kerja, cipker singkatannya. Bukan cilaka," ujar Puan Maharani.

Mantan Menteri PMK ini mengatakan, pemerintah dan sejumlah menteri tersebut menyerahkan draft RUU yang terdiri dari 79 RUU, 15 bab, dengan 79 pasal yang nantinya akan dibahas di DPR.

Baru menerima hari ini, politisi PDIP ini mengaku belum membaca sepenuhnya isi draf RUU omnibus law cipker. Nantinya, draft tersebut akan dibahas bersama tujuh komisi terkait.

“Jadi kalau ada yang mengatakan DPR sudah membaca drafnya, belum. Apakah DPR sudah tahu isinya? Belum,” katanya.

Nanti akan melibatkan kurang lebih tujuh komisi dan akan dijalankan melalui mekanisme yang ada di DPR. Apakah melalui Baleg atau Pansus karena melibatkan tujuh komisi terkait untuk membahas 11 kluster yang terdiri dari 15 bab dan 174 pasal,” tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Rupiah Undervalued: Cerita yang Terus Diulang

Senin, 27 April 2026 | 03:42

Truk Pengangkut Tembakau Terguling di Ruas Tol Jangli-Gayamsari

Senin, 27 April 2026 | 03:21

Pemerintahan Jokowi Berhasil Lakukan Kemiskinan Struktural

Senin, 27 April 2026 | 02:58

Menyorot Peran Indonesia dalam Stabilitas Asia Tenggara

Senin, 27 April 2026 | 02:35

Pakar Sebut Korporasi Kapitalis Penyebab Terjadinya Kemiskinan

Senin, 27 April 2026 | 02:12

Pemerintahan Jokowi Beri Jalan Lahirnya Fasisme

Senin, 27 April 2026 | 01:51

Bonus Rp1 Miliar untuk Pemain Persib Ternyata Berasal dari Maruarar Sirait

Senin, 27 April 2026 | 01:30

Strategi Memutus Rantai “Feederism” di Selat Malaka

Senin, 27 April 2026 | 01:12

Tiket Pesawat Tak Perlu Naik meski Harga Avtur Melonjak

Senin, 27 April 2026 | 00:45

Pelaku Penembakan di WHCD Dipastikan Beraksi Sendirian

Senin, 27 April 2026 | 00:42

Selengkapnya