Presiden Joko Widodo dinilai telah melanggar Pancasila jika menolak kepulangan ratusan mantan WNI yang bergabung sebagai kombatan ISIS ke Indonesia.
Asas yang dilanggar Presiden Jokowi adalah asas Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab sila kedua pada Pancasila.
Begitu yang disampaikan Ketua Aliansi Anak Bangsa (AAB), Damai Hari Lubis.
Menurut Damai, mantan WNI tersebut adalah orang-orang yang tersesat. Ketika mereka minta pulang, saat itulah mereka sadar bahwa Indonesia adalah rumah yang terbaik.
"Presiden melanggar asas Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, oleh karena tidak menerima warga negara yang tersesat," ucap Damai Hari Lubis kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (11/2).
Bahkan, Damai sangat setuju dengan pernyataan Presiden Jancukers, Sujiwo Tedjo bahwa negara harus menerima kepulangan ratusan ISIS ke Indonesia. Tentu tidak serta merta diterima, mereka harus di adili di Indonesia karena kesalahannya itu bergabung dengan ISIS.
"Saya setuju Sujiwo Tedjo ini, tanggapannya adalah tanggapan hukum dan berkeadilan. Warga negaranya sendiri yang dikatakan tersesat, kok malah tidak dibolehkan kembali pulang ke tanah airnya," jelasnya.
Aneh!. Presiden aneh dan nggak masuk akal dan tidak berasaskan hukum. Kok malah lebih nasionalis Sujiwo Tedjo dari Jokowi," tegas Damai.
Sambungnya, negara sudah menyebut ratusan mantan WNI yang tergabung dengan ISIS telah sesat. Seharusnya, ketika mereka sadar, kata Damai harus diterima dengan baik dan dibina sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
"Tapi Presiden malah Warga Negaranya sendiri yang dikatakan "tersesat," kok malah tidak dibolehkan sadar, dan kembali pulang ke tanah airnya. Aneh!," pungkasnya.
