Berita

Menteri Keuangan, Sri Mulyani/Net

Politik

Royalti Batubara Bakal Dihapus, Ekonom: Kelakukan Srintil, Beraninya Nguber Yang Kecil-kecil

SELASA, 11 FEBRUARI 2020 | 14:59 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah menyiapkan insentif bagi perusahaan tambang batubara dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Salah satunya mengenai pembebasan royalti atau royalti nol persen untuk perusahaan tambang batubara.

Perusahaan tambang batubara yang akan mencicipi keringanan itu adalah mereka yang memegang kontrak Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) generasi pertama.


Selain pengurangan royalti, pemerintah juga memberikan dukungan dengan memberikan harga khusus batubara untuk proyek gasifikasi ini. Harga yang disepakati antara 20 dolar AS hingga 21 dolar AS per ton.

Soal rencana tersebut, ekonom senior Rizal Ramli menyebut Sri Mulyani tidak pernah menunjukkan konsistensinya dalam merencanakan kebijakan.

Baru-baru ini, Sri Mulyani mengeluhkan beratnya kas negara untuk membayarkan gaji pensiunan.

"Kelakuan Srintil, beraninya uber yang kecil-kecil, ngomong bayar pensiunan berat, tapi mau hapuskan royalty batubara," ujar Rizal di akun Twitternya, Selasa (11/2).

Rizal pun tak lupa menyertakan nama Presiden Joko Widodo dalam cuitannya dengan nada bertanya soal rencana Sri Mulyani tersebut.

"@jokowi. Kepiye Menkeu Terbalik?" demikian mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini.  

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya