Berita

Menteri Keuangan, Sri Mulyani/Net

Politik

Royalti Batubara Bakal Dihapus, Ekonom: Kelakukan Srintil, Beraninya Nguber Yang Kecil-kecil

SELASA, 11 FEBRUARI 2020 | 14:59 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah menyiapkan insentif bagi perusahaan tambang batubara dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Salah satunya mengenai pembebasan royalti atau royalti nol persen untuk perusahaan tambang batubara.

Perusahaan tambang batubara yang akan mencicipi keringanan itu adalah mereka yang memegang kontrak Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) generasi pertama.


Selain pengurangan royalti, pemerintah juga memberikan dukungan dengan memberikan harga khusus batubara untuk proyek gasifikasi ini. Harga yang disepakati antara 20 dolar AS hingga 21 dolar AS per ton.

Soal rencana tersebut, ekonom senior Rizal Ramli menyebut Sri Mulyani tidak pernah menunjukkan konsistensinya dalam merencanakan kebijakan.

Baru-baru ini, Sri Mulyani mengeluhkan beratnya kas negara untuk membayarkan gaji pensiunan.

"Kelakuan Srintil, beraninya uber yang kecil-kecil, ngomong bayar pensiunan berat, tapi mau hapuskan royalty batubara," ujar Rizal di akun Twitternya, Selasa (11/2).

Rizal pun tak lupa menyertakan nama Presiden Joko Widodo dalam cuitannya dengan nada bertanya soal rencana Sri Mulyani tersebut.

"@jokowi. Kepiye Menkeu Terbalik?" demikian mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini.  

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya